Network
BERITASOLORAYA.com- Dalam dinamika pemerintahan Indonesia, penataan aparatur negara memiliki peran krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Salah satu isu yang tengah diperbincangkan adalah penataan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau honorer yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), DPR, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam konteks ini, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memberikan penjelasan terkait kemungkinan adanya rekrutmen tenaga honorer baru dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Menanggapi pertanyaan apakah akan ada rekrutmen tenaga honorer baru, Menteri PANRB, Azwar Annas, menjelaskan bahwa pihaknya sedang berfokus pada penataan tenaga non-ASN yang telah mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Juga: PASTIKAN TIDAK ADA PEMBERHENTIAN MASSAL Bagi Honorer, Menteri PANRB: Arahan Bapak Presiden Jelas
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru" Ujar Annas.
Dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemberhentian tenaga non-ASN direncanakan sebelum 28 November 2023.
Namun, Azwar Annas menekankan bahwa prinsip utama yang dipegang adalah menghindari pemberhentian massal. Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar tenaga non-ASN tetap dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
Dalam hal ini, pemerintah bekerja untuk menemukan solusi yang tidak hanya menjaga pendapatan mereka, tetapi juga memberikan keadilan dalam skema kerja.
Azwar Annas menjelaskan bahwa penataan ini akan memberikan prioritas pada pelayanan dasar, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Massal Bagi Tenaga Honorer…
Guru dan tenaga kesehatan akan menjadi fokus dalam penataan ini. Dalam rencana rekrutmen ASN ke depan, guru dan tenaga kesehatan akan diutamakan, dengan pertumbuhan formasi yang positif.
Dalam upaya transisi, pemerintah berencana untuk secara selektif mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN melalui rekrutmen yang terjadi secara berkala.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah tenaga non-ASN secara bertahap sambil menjaga kelancaran pelayanan publik.
Dalam kesimpulan, Menteri PANRB, Azwar Annas, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah pada penataan tenaga non-ASN yang telah mencapai jumlah signifikan.
Meskipun ada tantangan dalam penataan ini, prinsip utama yang dipegang adalah menghindari pemberhentian massal dan mengamankan pendapatan mereka.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan dalam sistem aparatur negara.***
