Network
Setelah dirapikan, DPR dan pemerintah kompak menggemakan larangan agar tidak ada satupun instansi daerah maupun pemerintah yang melakukan perekrutan tenaga non-ASN di lingkungannya.
Anggota Fraksi PDIP Perjuangan tersebut juga mengatakan, pemerintah dan DPR sendiri menyepakati adanya penghapusan pada 28 November, tetapi akan terus mempekerjakan para tenaga honorer.
Untuk mengangkat tenaga honorer ke dalam ASN PPPK 2023, DPR akan serius terhadap penyusunan RUU ASN.
Maka dari itu, Rifqi Nizamy mengatakan, tidak perlu ada kecemasan akan terkena imbas penghapusan tenaga honorer karena RUU ASN-nya akan diperbaiki.
Tidak perlu takut tenaga honorer akan kehilangan pekerjaan per 28 November, untuk menegaskan hal tersebut, anggota Komisi II tersebut memberi jaminan tidak akan memberhentikan tenaga honorer seorang pun.
Sebab UU ASN yang mengamanatkan penghapusan tenaga honorer sedang dirubah, maka otomatis PP turunannya pun akan berubah.
Oleh karenanya, lebih ke pada transisi tenaga honorer menjadi ASN PPPK 2023, bukan penghapusan tenaga honorer. ***
