Network
BERITASOLORAYA.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi satu dari tiga tokoh bangsa yang akan maju di dalam pemilihan pilpres 2024 nanti.
Ganjar Pranowo menjadi salah satu calon presiden yang mempunyi survey yang tinggi dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Ganjar Pranowo sudah menjabat selama hampir dua periode dalam memimpi Provinsi Jawa Tengah dan kini akan maju dalam pilpres 2024.
Baca Juga: Gran Turismo: Tanggal Rilis, Sinopsis, Daftar Pemain Hingga Trailernya
Menariknya, banyak masyarakat yang tertarik dengan pendapat Ganjar Pranowo soal penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pemerintah pada 28 November 2023.
Ganjar memang dikenal sebagai pemimpin yang peduli akan tenaga honorer, dimana semasa menjabat ada banyak honorer yang diperhatikan oleh Ganjar.
Terkait penghapusan tenaga honorer, Ganjar dengan tegas menolak usulan pemerintah tersebut karena bisa membuat kebutuhan pegawai di instansi Pemprov Jawa Tengah menjadi kesulitan.
Baca Juga: Terungkap! Ini Inspirasi V BTS dalam Pembuatan Album Solo LAYOVER
Menurut Ganjar, kalau tenaga honorer sampai dihapus pemerintah, maka bidang pendidikan di Jawa Tengah yang akan pertama kali terkena dampaknya.
Selama ini, bidang pendidikan di Jawa Tengah banyak menggunakan guru honorer dan sedikit sekali tenaga pendidik ASN.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar yang dikutip dari situs Jatengprov.go.id.
Baca Juga: 10 Karakter Penting One Piece yang gak akan Muncul di Live Action Netflix, Kaido Bakal Muncul?
Menurut Ganjar, sampai sekarang negara belum bisa menyediakan pegawai sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Karena masalah tersebut, pemerintah daerah mencari solusi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh.Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” jelas Ganjar.
Untuk solusi, Ganjar mengusulkan menggunakan tenaga pekerja harian lepas agar pegawai tidak kekurangan dan bisa tetap terpenuhi.
Hal ini bisa menjadi solusi agar pelayanan publik di instansi pemerintah daerah tidak terganggu.
Baca Juga: DIKASIH INFO, Menpan RB Rilis Formasi CPNS 2023 untuk Mahkamah Agung, Formasinya Deal Segini…
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” jelas Ganjar. ***
