Network
1. Mahkamah Agung
Melalui Lampiran XXXV dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat TA 2023, dijelaskan bahwa MA hanya membuka formasi CPNS saja.
Mahkamah Agung menyediakan 25 formasi CPNS untuk jabatan Ahli Pertama – Pranata Pengadilan dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
- S1 Hukum
- S1 Ilmu Hukum
- S1 Hukum Islam
- S1 Syar’iyah (Ahwal Syakhsiyah/Jinayah/Siyasah/Syar’iyah/Muamalah)
Baca Juga: 3 TIPS JITU Cara Daftar Pinjaman di Bank, Auto Cepat di ACC, Langsung Cair, Bisnis Makin Lancar
Kemudian, sebanyak 1.644 formasi CPNS dibuka untuk jabatan Kleker – Analisis Perkara Peradilan dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
- S1 Hukum
- S1 Hukum Bisnis
- S1 Hukum dan Kewarganegaraan
- S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan
- S1 Hukum Kebijakan Publik
- S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
- S1 Hukum Perdataan
- S1 Hukum Otonomi Daerah
- S1 Hukum Pidana Ekonomi
- S1 Hukum Syariah
- S1 Mualat Jinayat
2. Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan RI melalui akun resmi Biro Kepegawaian Kejaksaan mengumumkan akan membuka formasi CPNS tahun 2023 sebanyak 7.846 dan PPPK 2023 sebanyak 249 formasi.
Adapun lowongan yang akan dibuka di antaranya:
- Petugas Barang Bukti dengan kualifikasi pendidikan D3 Ekonomi, D3 Manajemen, D3 Teknik Informatika, D3 Akuntansi, D3 Administrasi, D3 Komputer, D-3 Komunikasi, D3 Sekretari/Ksektariatan, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Perpajakan, D3 Perkantoran
- Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat
- Pengelola Penanganan Perkara dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat
- Jaksa dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum atau S1 Ilmu Hukum.
3. Kementerian Hukum dan HAM
Sebanyak 1.015 formasi CPNS dibuka di Kemenkumham untuk alokasi unit pusat dan kantor wilayah. Dari seribua lebih formasi tersebut, jabatan yang tersedia yakni Dosen dan Penjaga Tahanan.
Kemudian, formasi PPPK yang dibuka sebanyak 1.563 yang hanya dialokasikan untuk unit pusat saja. Formasi PPPK dari Kementerian Hukum dan HAM ini akan menyerap tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
