Network
Ia mengatakan, “Tapi karena birokrasi yang berbelit-belit, akhirnya keadilan tidak bisa dirasakan oleh pejuang pendidikan di Indonesia.”
Kadafi kemudian berujar bahwa hal ini menjadi catatan penting bagi negara, bahwa dalam mandatory spending Pasal 31 UUD sudah mengamanatkan kalau 20% APBN dan APBD harusnya dialokasikan untuk pendidikan.
“Jadi, bukan pusat saja,” tegasnya. “Daerah juga punya tanggung jawab terhadap amanat UUD untuk mengalokasikan anggaran pendidikan tersebut.”
Menurut fraksi Partai PKS tersebut, pendidikan ini akan menjadi modal dalam majunya suatu bangsa, terutama bagi Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tak boleh berfikir bahwa mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan adalah suatu yang sia-sia.
“Jadinya, jangan berfikir kita punya gedung yang megah, terus kita mengatakan bahwa kita hebat,” imbuh Kadafi lagi. “Enggak, tapi kita melahirkan anak-anak yang cerdas. Itulah daerah yang bisa dikatakan berhasil.”
Kadafi menyetujui agar Komisi X DPR mendorong afirmasi 100% bagi guru honorer dengan masa kerja 10 tahun ke atas, pada Kemendikbudristek dan jajarannya.
