Network
Namun, Dede berkata kalau Komisi X DPR mendesak pemerintah agar maksimal bulan Oktober ini regulasi yang baru harus sudah dikeluarkan.
Hal ini untuk memperjelas bayangan bagaimana sistem rekrutmen PPPK 2023, sebagaimana diketahui bahwa memang pengadaan PPPK, yang berlangsung sampai tahun ini mengalami banyak permasalahan.
Seperti sedikitnya formasi, pemda yang tak mempercayai pusat soal memberi tambahan anggaran untuk penggajian, dan masalah lainnya.
Banyak masalah-masalah baru yang harus diakomodir dalam regulasi baru, sedangkan dalam peraturan lama beberapa solusi tidak efektif dan beberapa masalah tidak ada solusinya di regulasi terdahulu.
Kini, kabar tentang penggantian regulasi pengadaan PPPK 2023 kembali sontar terdengar, rencana ini disampaikan oleh BKD Jawa Timur.
Seperti halnya yang telah dilansir BeritaSoloRaya.com dari instagram @bkdjatim, yang memposting feeds dalam akunnya tersebut.
Caption dalam feeds instagramnya tersebut berbunyi, “Kemenpan RB akan segera mengeluarkan Keputusan Menpan RB untuk mengatur pelaksanaan rekrutmen PPPK 2023.”
Disebutkan juga, bahwa nanti seluruh instansi pemda bakal diminta agar mengelompokkan seluruh formasi-formasi serta jabatan di dalam aplikasi SSCASN demi memastikan kebenaran pengumuman seleksi yang akan dibuka pada 17 September nanti.
