Jejak Sejarah Pulau Rempang hingga Konflik Relokasi yang Mengguncang Masyarakat Melayu Rempang, Kepulauan Riau

BERITASOLORAYA.com – Ini dia sejarah Pulau Rempang hingga munculnya konflik relokasi yang mengguncang masyarakat melayu, Kepulauan Riau.

Pulau Rempang, sebuah tempat yang awalnya jarang terdengar namanya, tiba-tiba menjadi sorotan perhatian ketika bentrokan antara warga dan aparat keamanan mencuat ke permukaan.

Munculnya konflik ini bermula karena adanya rencana relokasi sekitar 7.500 penduduk Pulau Rempang demi proyek "Rempang Eco City."

Namun, hingga saat ini, lokasi relokasi yang layak bagi warga belum juga tersedia, sementara 16 kampung adat dengan sejarah sejak abad ke-18 terancam menghilang.

Sebagai informasi terkait sejarah Pulau Rempang ini memiliki seluas 16.583 hektar ini terbagi menjadi dua Kelurahan, Rempang Cate dan Sembulang.

Namun, yang paling mencolok adalah keberadaan tiga suku asli Pulau Rempang: suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat.

Baca Juga: PENDAFTARAN CPNS DAN PPPK 2023 BESOK, Perhatikan Imbauan BKN Tentang Apa yang Harus Dipersiapkan…

Seketika keadaan Pulau Rempang berubah yang menimbulkan adanya perpecahan dan ketegangan bagi masyarakat melayu.

Pemerintah berencana merelokasi ribuan kepala keluarga yang terdampak pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang ke Pulau Galang.

Proses relokasi ini belum berjalan mulus, dan rumah relokasi masih belum berdiri. Beberapa pihak merasa bahwa pemberitahuan mengenai batas jalan akses relokasi tidak cukup transparan, sehingga masyarakat merasa tidak dihargai.

Dalam menghadapi konflik relokasi Pulau Rempang ini, mahasiswa Kepulauan Riau cukup mengambil peran penting.

Mereka membawa lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk desakan untuk menggelar diskusi publik transparan, melibatkan tokoh adat Melayu, dan memberikan kepastian hukum.

Walikota Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan rencana hunian tetap sebagai pengganti hunian warga yang terkena dampak proyek nasional.

Ketegangan dan pertentangan ini semakin rumit dengan konflik lahan yang mengiringi pembangunan Kawasan Rempah Ekosistem sejak tahun 2004.

Baca Juga: PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Ini Asal Muasal Kasus Rempang yang Bikin Warga Ricuh dengan Pemerintah

Penduduk Pulau Rempang tidak menolak investasi, tetapi mereka menginginkan perlakuan yang adil dan menghormati hak-hak mereka.

Sebuah pertanyaan mendasar pun muncul: Bagaimana menggabungkan kepentingan investasi nasional dengan hak-hak masyarakat Pulau Rempang?

Proses relokasi dan investasi harus sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Pulau Rempang adalah gambaran nyata tentang bagaimana sejarah masa lalu, perubahan, dan konflik lahan menjadi kompleks dalam konteks pembangunan modern.

Baca Juga: Kenapa Pulau Rempang Digusur? Ternyata ini Penyebabnya yang Bikin Masyarakat Geram dengan Pemerintah Batam

Seiring konflik ini terus berlangsung, masyarakat Pulau Rempang dan pemerintah harus mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan agar masa depan mereka bisa lebih sejahtera.

Sekian ulasan informasi seputar sejarah Pulau Rempang hingga munculnya konflik relokasi yang terjadi antara masyarakat melayu dengan aparat dan pemerintah.***