Network
BERITASOLORAYA.com - Menteri PANRB, Azwar Anas, menjelaskan kondisi terkini setelah pemerintah resmi melakukan pilot project skema single salary untuk PNS yang bekerja di KPK dan PPATK.
Sampat saat ini, pemerintah masih melakukan kajian dalam menerapkan single salary bagi PNS yang bekerja din instansi KPK dan PPATK.
Nantinya, kalau sistem single salary berhasil diterapkan bagi PNS yang bekerja di KPK dan PPATK, barulah bisa diterapkan ke semua instansi di seluruh Indonesia.
Pemerintah benar-benar serius menerapkan skema single salary bagi PNS karena akan menjadi kebijakan nasional pemerintah.
Menurut Anas, setiap daerah di Indonesia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam hal anggaran kalau sistem single salary ini diterapkan oleh pemerintah pusat.
Tentu setiap pemerintah daerah mempunyai kemampuan masing-masing dalam membayar gaji PNS yang bekerja di instansi masing-masing.
Baca Juga: Mencuat Virus Nipah Bikin Khawatir, Kenali Seberapa Bahayanya dan Cara Pencegahan Infeksi
Pemerintah pusat juga masih memantau tunjangan kinerja ASN untuk diberikan kepada PNS yang benar-benar bekerja atau tidak.
Tukin memang sedang dirombak rumusan pembayarannya agar pemerintah bisa adil membayar tukin PNS untuk yang kompeten dan profesional.
PNS yang kompeten dan profesional tentu akan mendapatkan tukin yang besar, sedangkan PNS yang malas dalam bekerja dan tidak kompeten tidak akan mendapatkan tukin yang besar.
Di lain pihak, Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah mewacanakan pembayaran skema single salary bagi PNS ini dari tahun 2019.
Kini di tahun 2023, Sri Mulyani meminta agar skema single salary ini benar-benar diperhatikan agar tidak membebani APBN Indonesia ke depannya. ***
