Network
BERITASOLORAYA.com – Benarkah akhirnya BP Batam penuhi permintaan warga Pulau Rempang terkait konflik relokasi lahan? Berikut penjelasannya.
Hingga saat ini, ternyata konflik lahan dan relokasi di Pulau Rempang masih berlanjut antar warga dan pemerintah.
Sebagaimana dikutip BeritaSoloRaya.com dari berbagai sumber, pada 25 September 2023 lalu, pemerintah pusat mengumumkan bahwa sejumlah tuntutan warga Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, telah dipenuhi.
Salah satu tuntutan utama yang dikabulkan adalah terkait relokasi warga. Sebelumnya, rencana relokasi warga ke Dapur 3 Sijantung di Pulau Galang akan digeser ke Tanjung Banun.
Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas di Istana Negara bersama Presiden Jokowi dan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di Pulau Rempang di Kementerian Investasi.
Tuntutan ini muncul setelah sejumlah aspirasi disampaikan oleh tokoh masyarakat Rempang kepada Menteri Investasi, Bahlil, pada 17 September, dan kepada BP Batam M Rudi pada 21 September.
Salah satu poin penting adalah bahwa masyarakat Rempang menolak untuk dipindahkan ke Dapur 3 Sijantung di Pulau Galang.
Oleh karena itu, keputusan diputuskan untuk tetap merelokasi mereka di wilayah Pulau Rempang, khususnya di Tanjung Banun.
Baca Juga: Sejarah Kerajaan Riau, Penguasa Pulau Rempang pada Abad ke-19
