Network
BERITASOLORAYA.com – Pemilihan Umum atau Pemilu yang akan diadakan pada 2024 telah memasuki tahapan kampanye. Dari awal tahapan Pemilu hingga November 2023, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat ada 192 kasus pelanggaran kode etik.
Jumlah pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terbanyak dibanding jenis pelanggaran lain seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Instagram @bawasluri, Rabu 6 Desember 2023, data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 hingga 23 November 2023 ada 688 kasus pelanggaran. Jumlah itu terdiri atas 221 laporan dan 467 temuan.
Dari total 688 kasus tersebut, 439 di antaranya masuk registrasi atau ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, sedangkan 241 kasus tidak diregistrasi atau tidak ditindaklanjuti, dan 8 kasus lainnya masih dalam proses.
Dalam penanganan kasus pelanggaran tersebut, terbanyak adalah pelanggaran kode etik dengan 192 kasus, lalu pelanggaran administrasi dengan 47 kasus, pelanggaran hukum lain 38 kasus, dan pelanggaran pidana 8 kasus.
Sebanyak 192 kasus Pelanggaran Kode Etik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia:
1. Di Pulau Sumatera yaitu di Aceh dengan 21 kasus, Riau dengan 9 kasus, Sumatera Barat dengan 4 kasus, Sumatera Utara 33 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, Jambi 3 kasus, Lampung 5 kasus, dan Bengkulu 2 kasus.
2. Di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dengan 2 kasus, DIY 1 kasus, Banten 3 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, Jawa Barat 16 kasus, dan Jawa Timur 10 kasus.
