BERITASOLORAYA.com - Peringatan Hardiknas pada tanggal 2 Mei 2023 lalu merupakan saat yang tepat untuk menyoroti berbagai aspek pendidikan Indonesia, termasuk di antaranya guru honorer sebagai sumber daya manusianya.
Pemerintah dan masyarakat secara luas mengungkapkan aspirasi mereka yang berkisar pada kesejahteraan guru honorer dan pengangkatan mereka sebagai ASN, baik sebagai PNS maupun PPPK.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyuarakan pandangannya tentang pengangkatan guru honorer sebagai pegawai ASN, khususnya PPPK. Ia berharap bahwa setelah diangkat, guru honorer dapat lebih sejahtera.
Dalam pernyataan pers yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari situs DPR, Puan Maharani menyatakan, “Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka," ujarnya pada hari Selasa, 2 Mei 2023.
Puan Maharani sadar betul bahwa tenaga pendidik, termasuk guru honorer, adalah pejuang tanpa tanda jasa yang wajib diperhatikan bersama. Sampai saat ini, masih banyak guru honorer yang belum sejahtera karena upahnya yang minim, terutama di daerah-daerah.
Meskipun demikian, pengabdian guru honorer di daerah tidaklah mudah karena berbagai kendala, seperti kurangnya jumlah tenaga pendidik dan aspek geografis yang sulit.
Menurut Ketua DPR RI itu, banyak guru honorer yang mencari pekerjaan sampingan agar bisa memperoleh pemasukan lebih. Hal ini menjadi masalah yang perlu segera diperbaiki.
Puan menyebutkan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengangkat guru honorer menjadi ASN PNS atau PPPK. Dengan cara ini, guru honorer dapat lebih sejahtera dan fokus memberikan layanan terbaik dalam hal pendidikan.
Baca Juga: BANYAK YANG BELUM TAHU, Inilah Tipe Masjid di Indonesia, Apa Saja? Simak Selengkapnya…
Ketua DPR telah memastikan bahwa mereka akan terus mengawasi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem, yaitu mengangkat sejuta guru honorer menjadi PPPK.
Puan dengan tegas menyatakan dukungannya kepada guru honorer dan secara pribadi akan ikut mengawal proses pengangkatan mereka menjadi ASN PPPK agar kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi lebih cepat.
Bukan hanya mengawal, Puan juga mendorong agar mekanisme pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dapat memprioritaskan golongan tertentu, yaitu para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Para guru honorer senior yang telah mengabdi dalam waktu yang lama dan berjasa tersebut harus dipertimbangkan untuk bisa segera menjadi ASN.
“Kami di DPR juga akan terus berupaya mengawasi proses seleksi PPPK 2023 ini bagi para guru honorer. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah melakukan penyerapan tepat dengan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah lama mengabdi,” tegas Puan.***