BERITASOLORAYA.com – Pemerintah tengah fokus membahas solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia, termasuk di dalamnya para guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai PPPK.
Dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mencari alternatif terbaik bagi para guru non ASN atau guru honorer.
Rapat ini membahas masalah guru honorer di seluruh Indonesia dan membutuhkan kolaborasi antara empat kementerian untuk menemukan solusi terbaik.
Menurut Anas, empat kementerian yang dapat turut serta membahas nasib guru honorer agar segera menjadi pegawai PPPK adalah Kemdikbudristek, Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kemenkeu.
Baca Juga: Mengenal Mesin Radial. Mesin Favorit pada Masa Perang Dunia Kedua
Pegawai honorer, khususnya guru honorer perlu mendapatkan penyelesaian yang tepat. Banyak guru non ASN atau honorer yang telah memberikan pengabdian selama bertahun-tahun namun belum dapat meningkatkan statusnya menjadi ASN PPPK.
Dalam pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2023 di Jakarta, Mendikbudristek Nadiem Makarim juga mengungkapkan bahwa ia ingin ada banyak guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Dalam kesempatan tersebut Nadiem mengungkapkan caranya agar harapan tersebut bisa segera terwujud.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, hingga tanggal 1 Mei 2023, telah diterima 266.560 pengajuan formasi guru PPPK. Kebutuhan guru PPPK di berbagai daerah dapat diusulkan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Semakin banyak kuota atau formasi yang diajukan, semakin besar peluang bagi guru honorer di daerah tersebut untuk menjadi guru ASN PPPK.
Harapan Menteri PANRB, ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelesaian masalah guru honorer bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
Baca Juga: Yuk Cobain! 6 Tips Menabung agar Keuangan Lebih Terencana dan Efisien
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari Kementerian PANRB, Menteri PANRB berujar bahwa ada arahan dari Presiden Joko Widodo soal penyelesaian guru honorer. “Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” tuturnya.
Punya harapan agar banyak guru honorer diangkat jadi PPPK, salah satu cara Mendikbudristek Nadiem adalah dengan mendorong pemda agar bisa mengusulkan formasi guru PPPK sesuai kebutuhan.
Mendikbudristek. Ia melanjutkan, “Kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan ini secara lebih efisien.”
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, jika ingin guru honorer lebih banyak diangkat sebagai pegawai PPPK, tentu pemda perlu mengajukan formasi sesuai kebutuhan sehingga peluang para guru honorer semakin terbuka lebar.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemda dalam memberikan kesempatan kepada para guru honorer di daerahnya untuk segera menjadi pegawai PPPK sesuai dengan janji pemerintah.
Wakil Kemenkeu Suahasil Nazara yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana BOS serta dana untuk guru ASN yang bekerja di pemerintah daerah.
Rapat tersebut diadakan untuk memastikan bahwa dana pendidikan tersedia, terutama untuk para guru. Saat ini, pihaknya sedang berusaha mencari cara agar pendanaan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.***