Network
Dengan harapan tersebut, Nadiem juga menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pihak yang menyampaikan usulan formasi.
“Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (Pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” ujarnya.
Demi terwujudnya harapan 600 ribu guru honorer menjadi PPPK di tahun 2023, Kemdikbud terus mendorong perubahan dalam aturan seleksi untuk guru ASN PPPK.
Nadiem berujar hal tersebut merupakan langkah untuk mengakomodasi masukan dari para guru honorer, sehingga seleksi PPPK yang berkeadilan bisa didapatkan.
“Sekarang, kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” jelas Mendikbudristek.
Sebelumnya, terdapat masalah adanya kekurangan guru yang terjadi di Kota Pontianak, yang disebutkan karena ada guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Untuk menghadapi masalah tersebut, Pemda Kota Pontianak telah mengambil langkah strategis sebagai bentuk penyelesaiannya.
“Tahun ini ada 456 PPPK yang kita rekrut, selain itu ada tenaga kerja yang kita rekrut dengan pemberian gaji dari BOSDA senilai UMR yaitu sebesar Rp2.750.000 per bulan,” tutur Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak.
