PR SOLORAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan belanja negara pada 2021 masih terjaga.
Dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari laman resmi Kementerian Keuangan, hingga Mei 2021 memberikan catatan baik yaitu belanja negara tumbuh 12,1 persen, sebesar Rp945,7 triliun daripada pada periode Mei 2020.
Pertumbuhan tersebut dikarenakan beberapa keberhasilan di beberapa bidang. Pertama, didukung oleh tumbuhnya belanja dari Kementerian atau Lembaga (K/L) dan non-K/L.
Baca Juga: Dikhawatirkan Roy Kiyoshi Tak Setia, Rizky Billar Langsung Beri Pembelaan: Lah Kan Sudah
Belanja K/L tumbuh lebih tinggi 33,1 persen. Capaian tersebut didorong oleh belanja barang, belanja modal dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kedua, Belanja Non Kementerian atau Lembaga (Non-K/L) tumbuh 7,8 persen. Belanja non K/L dalam bentuk subsidi dan belanja-belanja lain juga memiliki catatan bagus. Tercatat naik sebesar 15,7 persen, dari Rp48,9 triliun menjadi Rp56,6 triliun.
Kenaikan tersebut berasal dari subsidi solar, minyak tanah, elpiji tiga kilogram, subsidi listrik untuk 37,4 juta pelanggan dan juga subsidi Kredit Usaha Rakyat alias KUR untuk 2,8 juta debitur.
Selain itu, Kemenkeu juga memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pupuk kepada Penyangga Tatanan Negara Indonesia akronim Petani.
Sri mulyani menjelaskan subsidi yang diberikan sebagai langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pemerintah secara perlahan-lahan akan berusaha untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ganjar Tambah Tempat Isolasi Terpusat
“Manfaat dari subsidi ini sekali lagi juga sebagai bantalan sosial pada saat kita menghadapi shock, kita memberikan bantalan sosial sambil kemudian terus mengembalikan perekonomian sehingga nanti secara bertahap kita bisa menyehatkan kembali APBN,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sampai dengan 18 Juni 2021 tumbuh mencapai 32,4 persen yaitu sebesar Rp226,6 triliun dari pagu Rp699,4 triliun. Belanja barang naik 91,4 persen atau Rp132,4 triliun dibandingkan tahun lalu.
Mayoritas belanja diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, dengan rincian:
1. Rp11,76 triliun sebagai bantuan untuk pelaku usaha mikro.
2. Rp8,14 triliun dipergunakan untuk pengadaan vaksin sebanyak 37,78 juta dosis.
3. Rp11,97 triliun untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang mencapai 177.8000 pasien.
Empat, Transfer ke Daerah mengalami kontraksi sebesar 2,8 persen. Ketika 2020 sebesar
Rp306 triliun, sedangkan 2021 menjadi Rp298 triliun.
Akan tetapi terdapat beberapa yang mengalami peningkatan antara lain:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemenuhan kurang bayar tahun lalu.
2. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang dipergunakan untuk mendukung pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan dalam menangani Covid-19.
Terakhir, mengenai Dana Desa (DD) yang mengalami kontraksi sebesar 22,6 persen akibat dari kebijakan relaksasi tahun lalu.
Baca Juga: Link Nonton Loki Episode 3: Preview, Jadwal Rilis, Spoiler, dan Trailer di Disney Plus
Sri Mulyani mengutarakan pada tahun ini akan mencoba mengembalikan dana desa guna mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atau PPKM Mikro yang mulai digencarkan oleh beberapa Pemerintah Daerah.
“Karena terdapat relaksasi pada tahun lalu dan tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan dana desa terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro," ujar Direktur Pelaksana Bank Dunia 2010-2016.***