PR SOLORAYA – Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko pada akhirnya ditolak oleh pemerintah.
Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, serta Mahfud MD selaku Menko Polhukam pada Rabu, 31 Maret 2021 ini menggelar konferensi pers terkait Partai Demokrat.
Yasonna mengatakan bahwa KLB ditolak karena ada beberapa syarat yang belum disetujui.
“Masih terdapat beberapa perlengkapan yang dipenuhi, tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” ujar Yasonna, dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Instagram Dede Yusuf.
Baca Juga: Borneo FC Samarainda Tanding Lawan PSM Makassar Sore Ini, Catat Link Live Streaming Indosiar
“Dengan demikian pemerintah menetapkan KLB Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” katanya menambahkan.
Keputusan itu sukses membuat kader Partai Demokrat yang selama ini resah dengan KLB Deli Serdang, merasa lega.
Dede Yusuf bahkan berterima kasih kepada pemerintah atas keputusan tersebut.
“Hanya bisa berkata Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah mendoakan, terima kasih pemerintah yang telah mengambil keputusan yang adil,” ujar Dede.
Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga merasa bersyukur atas keputusan pemerintah.
Baca Juga: Bagi Anda Penderita Hipertensi, Makanan-makanan Berikut Dapat Membantu Menurunkan Tekanan Darah
Baca Juga: Tak Hanya Kaya Vitamin C, Simak Berbagai Manfaat Mengonsumsi Buah Semangka Bagi Tubuh
Menurutnya, dari keputusan pemerintah tersebut, menegaskan bahwa tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.
"Saya tgaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata dia saat konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu 31 Maret 2021.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu bersyukur hukum di Indonesia telah ditegakkan dengan benar.
"Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," ucapnya.***