BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer tidak dapat dipungkiri memegang peranan penting terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Namun sayangnya, penghasilan tenaga honorer tergolong sangat kecil sehingga berakibat pada rendahnya kesejahteraan para non ASN tersebut.
Hal inilah yang menggugah para anggota DPR RI yang notabene adalah wakil rakyat yang pastinya menyuarakan suara hati rakyat, termasuk para tenaga honorer tersebut.
Kecilnya penghasilan tenaga honorer tidak sebanding dengan jasa dan masa pengabdian yang telah diberikan oleh para non ASN tersebut.
Baca Juga: Info Guru Honorer: Tidak Serta Merta Dapat Gaji, Penuhi Syarat Ini Dulu!
Apalagi ditambah dengan kemungkinan hilangnya pekerjaan para non ASN akibat rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer di tahun 2023 ini.
Terkait dengan nasib tenaga honorer tersebut, Itet Tridjajati Sumarijanto selaku Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti lebih khusus tentang nasib tenaga honorer bidang kesehatan.
Dengan tidak mengabaikan tenaga honorer non nakes, Itet mengatakan bahwa kesejahteraan mereka harus diperjuangkan, mengingat pengabdian dan perjuangan tanpa pamrih yang telah diberikan.
Itet menegaskan harapannya agar jasa para honorer tenaga kesehatan (Nakes) dan non nakes dihargai oleh pemerintah, seperti profesi hakim.
“Saya berpikir mereka harus dihargai seperti (profesi) Hakim, kan mereka adalah Wakil Tuhan, justru tenaga Kesehatan itu adalah Wakil Tuhan,” kata wakil rakyat tersebut.
Itet memberikan pernyataan tersebut setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023.
Lebih lanjut, Itet mengatakan tentang perlunya sinergi antara DPR dengan pemerintah terutama pemerintah daerah, untuk memperjuangkan kesejahteraan para tenaga honorer tersebut.
Itet juga berharap agar dalam penerapan prioritas penyelenggaraan negara, bidang kesehatan dapat disetarakan dengan bidang pendidikan dan kesejahteraan.
Hal itu bertujuan agar para tenaga honorer bidang kesehatan bisa menjalani profesinya untuk melayani masyarakat dengan perasaan gembira.
Selama ini, kesejahteraan tenaga honorer kesehatan dan bidang lainnya dinilai masih rendah dan tidak sesuai harapan, ditambah lagi dengan status mereka yang tidak jelas.
“Masa ada Nakes yang honornya cuma dari 60 ribu, 90 ribu, 100 ribu, ini kan tidak manusiawi, padahal mereka melayani manusia,” ujar Itet.
Pada kesempatan yang sama, Itet mengusulkan agar untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK harus diperbaiki dari hulu hingga hilir.
Itet menekankan pentingnya pembenahan database agar dapat menjalankan manajemen yang lebih baik yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.
“Supaya ketahuan mana yang non ASN mana yang betul-betul ASN. Kemudian yang berjuang dengan pengabdian lama, itu juga harus dihargai,” ucap Itet menutup pembicaraan.***