BERITASOLORAYA.com - Kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah sampai ke telinga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mempunyai pandangan lain terhadap isu kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah.
Menurut Ganjar Pranowo, tenaga honorer yang dihapus akan membuat instansi daerah kesulitan dalam memenuhi pegawai.
Ganjar Pranowo juga melihat bidang pendidikan yang paling terkena dampak kalau tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Ganjar berpendapatan kalau negara masih belum mampu menyediakan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sehingga banyak pemerintah daerah yang melakukan rekrutmen tenaga honorer untuk mengisi kekurangan pegawai di instansinya.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
Kalau negara masih belum mampu memenuhi kebutuhan SDM, maka Ganjar berpendapat harus ada inovasi untuk mengatasi masalah tersebut.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” ucap Ganjar.
Solusi menggunakan tenaga kontrak bisa dilakukan Pemerintah Daerah jika Pemerintah Pusat resmi menghapus tenaga honorer tahun 2023 ini.
Jadinya masih ada opsi bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai agar layanan publik tidak terganggu.
Masih banyak juga inovasi yang bisa dilakukan terhadap masalah kekurangan SDM di Pemerintah Daerah ini.
Inovasi harus dilakukan agar pelayanan publik tidak menjadi terganggu karena kekurangan pegawai pemerintah.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” jelas Ganjar.
Pemerintah sampai saat ini masih mengkaji opsi solusi yang akan diambil untuk menuntaskan masalah tenaga honorer.
Sampai saat ini, baik DPR dan MenpanRB sudah mempunyai tiga opsi yang masih terus dirapatkan dengan intensif dan menggunakan masukan dari para ahli.
Tentu tenaga honorer berharap kalau pemerintah bisa mempertimbangkan aspek tenaga honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun. ***