BERITASOLORAYA.com - Tidak semua kepala daerah setuju dengan penghapusan honorer, salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar berpendapat kalau honorer dihapus maka akan sangat berdampak pada Provinsi yang dirinya pimpin.
Kalau dihapus Ganjar berpendapat, kalau Jawa Tengah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan pegawai di instansi pemerintah.
Baca Juga: Resmi dari Kemendikbud, Ini Jadwal Pasti Pengumuman Seleksi PPPK Guru 2023, Catat Tanggalnya...
Tidak tanggung-tanggung, Ganjar menjelaskan bidang pendidikan di Jawa Tengah akan sangat berdampak kalau honorer resmi dihapus.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Selama ini, Ganjar menyebut kalau negara belum bisa menyediakan pegawai pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Karena itu, merekrut tenaga honorer dibutuhkan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan pegawai ASN.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
Lantas, Ganjar memberikan solusi soal format apa yang bisa digunakan oleh pemerintah dan inovasi yang diberikan oleh Ganjar.
Baca Juga: HORE, Pemerintah Akan Jadikan Honorer Naik Level Menjadi PNS Tanpa Tes, Syaratnya Gampang Banget...
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” terang Ganjar.
Lalu Ganjar juga menyebut inovasi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang semata-mata agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.
Baca Juga: MANTAP, 5 Profesi Ini Dapat Prioritas di CPNS 2023, Dimudahkan Jalannya Jadi PNS, Selamat...
Jadi menggunakan pekerja kontrak itu sangat diperlukan dan tinggal diganti formatnya apa.
Jadi, itu merupakan solusi yang bisa diberikan pemerintah kepada kepala daerah yang masih kekurangan pegawai di instansi pemerintah.
Karena kalau tidak diberikan inovasi dan honorer dihapus begitu saja, maka Pemda akan kekurangan pegawai. ***