SPBE Summit 2023, para Menko: Penerimaan Pajak Kita Bukan Datang dari Batu, tapi dari Digitalisasi

21 Maret 2023, 16:27 WIB
Para menteri yang menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit /Dok. Kemenpan RB

BERITASOLORAYA.com – Para Menteri Koordinator atau Menko Kabinet Indonesia Maju menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit di Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Para Menteri Koordinator menyampaikan sejumlah arahan strategis perihal digitalisasi pada masing-masing bidang kementerian.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam arahannya mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman baik dalam digitalisasi dengan skala yang besar.

Pengalaman yang dimaksud Luhut itu adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi semasa pandemi Covid-19. Ia juga menekankan bahwa kerja digitalisasi harus dilakukan bersama-sama.

Baca Juga: Sistem Saraf David Ozora Berpotensi Rusak Permanen, Diduga Akibat Dianiaya Mario Dandy

Luhut menyebut bahwa digitalisasi sangat penting. Penerimaan pajak Indonesia bukan datang dari batu, melainkan dari digitalisasi.

"Di tempat kita ini banyak anak muda yang pintar dalam mengembangkan berbagai aplikasi yang hebat. Saya minta kita bersama-sama, untuk menyatukan ini," terang Luhut, dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman resmi KemenPAN RB pada Selasa 21 Maret 2023.

"Saya percaya yang ada di sini sudah bagus, tinggal bagaimana kita menghubungkan saja, sehingga kita bisa menghemat beberapa dana yang tidak perlu,” lanjutnya.

Baca Juga: Peserta Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK Teknis 2022, Simak Materi yang Diujikan Berikut, Resmi dari BKN

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, yang diwakili oleh Deputi VII Arif Mustofa turut menyampaikan bahwa, pihaknya tengah mengoordinasi digitalisasi pelayanan di bidang Polhukam dari penanganan perkara terbaru hingga layanan kependudukan.

Mahfud menuturkan Kemenko Polhukam bertanggung jawab untuk koordinasi teknis kepada pada lima layanan digital.

Mulai dari penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi, layanan informasi pemerintahan dan infrastruktur SPBE layanan penerbitan SIM online. 

Kemudian, layanan infrastruktur aparatur negara, layanan pemerintah daerah, sampai dengan data kependudukan.

Baca Juga: Cek, Deretan Lokasi Vaksin Booster di Faskes Milik KAI Berikut Ini. Ada Daerahmu?

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, melalui perwakilan Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Aris Darmansyah Edisaputra menyampaikan bahwa, kementeriannya terus berfokus dalam mengakselerasi sektor PMK, utamanya dengan digitalisasi.

Akselerasi capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, ungkap Muhadjir, juga sesuai dengan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.

Maka dukungan SPBE yang kuat diperlukan untuk mengakselerasi capaian ketiga bidang tersebut dalam pembangunan manusia dan kebudayaan dalam bentuk layanan digital terintegrasi untuk masing-masing bidang.

Baca Juga: Mantap, Tunjangan Profesi Guru 2023 di Kota Salatiga Dicairkan Kemenag Wilayah Itu dengan Cara Begini...

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Staf Ahli Transformasi Digital Kreativitas dan SDM Edwin Rizal Manansang ikut memberi pemaparan, digitalisasi di bidang perekonomian sudah berjalan, terutama untuk pembayaran secara elektronik.

Layanan digital di bidang perekonomian, kata Airlangga, berfokus pada sejumlah inisiatif strategis.

Pertama, menyangkut optimalisasi sistem pembayaran terpadu atau payment gateway yang berkaitan dengan berbagai macam layanan digital pemerintah.

Contohnya pelayanan keimigrasian yang diharapkan bisa beroperasi penuh untuk check point bandara pada triwulan pertama tahun 2023.

Baca Juga: Agar Puasa Jadi Makin Sehat dan Aman, Ikuti Langkah Ini

Layanan ini akan terkoneksi dengan proses bisnis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara langsung, dan bertujuan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi penerimaan negara.

Selain memberikan berbagai arahan strategis para menteri koordinator, SPBE Summit juga memberikan penghargaan anugerah Digital Government Award kepada para pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang berhasil menerapkan SPBE dengan efektif.***

Editor: Anbari Ghaliya

Tags

Terkini

Terpopuler