BERITASOLORAYA.com - Kebijakan penghapusan honorer memang membuat resah para pekerja honorer yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Honorer akan resmi dihapus oleh pemerintah pada tanggal 28 November 2023 dan juga tidak boleh lagi bekerja di setiap instansi pemerintah.
Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi sampai meminta solusi bagi honorer yang diambil oleh MenpanRB harus benar-benar mencari jalan tengah.
Baca Juga: YES, Uang Pensiunan PNS Mencapai Rp1 Miliar di Tahun 2023, Benarkah ? Cek Fakta Berikut Ini...
Presiden Jokowi berpesan langsung kepada Menteri PANRB, untuk segera mencari solusi terkait masalah tenaga honorer yang penghapusannya tinggal beberapa bulan lagi.
Jokowi berpesan agar solusi yang diambil benar-benar mengambil jalan tengah, dimana solusi yang diambil jangan sampai mengganggu pelayanan publik.
Anas sendiri mengatakan kalau pemerintah tidak ingin menghapus tenaga honorer karena jasa dan peran honorer memang sangat penting dan berguna bagi pelayanan publik dan instansi pemerintah.
Baca Juga: HORE, Sri Mulyani Tetapkan Istri PNS Bisa Terima Uang Rp8 Juta Mulai 1 April 2023, Ini Alasannya...
“Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi disisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” ujar Anas
Sampai saat ini, pemerintah sedang mematangkan opsi-opsi yang sudah diambil agar benar-benar solusinya tetap sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
MenpanRB sendiri sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari DPR, DPD, asosiasi kepala daerah seluruh Indonesia sampai forum non ASN untuk membahas solusi apa yang akan diambil.
Baca Juga: Bikin Heboh, Pensiunan PNS Kategori Ini Dapat Tiga Kali THR Sekaligus di Bulan April, Beruntung Abis...
Anas sendiri menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 3 solusi utama yang masih dirapatkan lagi oleh pemerintah:
1. Menghapus seluruh honorer
2. Mengangkat seluruh honorer menjadi ASN
Baca Juga: Minta Nakes Honorer Segera Diangkat Menjadi ASN 2023, DPR: Mereka Itu Wakilnya Tuhan !
3. Mengangkat honorer menjadi ASN sesuai dengan skala prioritas
Selain masalah penataan dan pencarian solusi, Anas menjelaskan kalau pemerintah masih mempunyai masalah distribusi ASN yang masih belum merata ke seluruh daerah Indonesia.
Baca Juga: Dukung ASN Berprestasi Dapat Reward, Ganjar Pranowo: Kita Kasih Jabatan Tinggi dan Bonus Besar...
“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden,” ujar Anas.***