BERITASOLORAYA.com – Sebagaimana diketahui, pusat pemerintahan Indonesia akan segera dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Berkaitan dengan itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan ikut dipindahkan ke IKN guna menunjang jalannya roda pemerintahan di wilayah tersebut.
Untuk menunjang rencana perpindahan para ASN ke IKN tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran terkait, terus berupaya membangun fasilitas penunjangnya.
Salah satunya adalah penyediaan fasilitas rumah hunian bagi para ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN.
Baca Juga: BI Keluarkan Pernyataan Resmi Penyalahgunaan QRIS untuk Tindak Kejahatan
Salah satu upaya tersebut adalah terus memantau perkembangan terakhir pembangunan rumah bagi para pegawai negara yang akan bertugas di IKN.
Diketahui, baru-baru ini, Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju telah mengadakan rapat pada Rabu, 12 April 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.
Tujuan diadakannya rapat tersebut adalah untuk membicarakan tentang progres pembangunan rumah bagi ASN, TNI, Polri di IKN.
Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut telah mencapai 26%.
Suharso menambahkan, kemajuan pembangunan rumah tersebut mengalami kemajuan pesat, setelah angka 15% dicapai pada bulan Februari 2023 lalu.
“Mudah-mudahan ini ada percepatan,” ucap Suharso, seperti dikutip BeritaSoloRaya.com dari Kominfo.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan tentang jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN, yaitu sekitar 16.990 orang.
Hal itu telah selaras dengan perencanaan yang dibuat serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) IKN yang telah dirancang dan memudahkan pembangunan rumah tersebut.
“Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita,” kata Suharso lebih lanjut.
Dalam rapat tersebut juga dibicarakan tentang model rumah yang akan dibangun, yaitu tidak hanya berbentuk apartemen, tapi juga berbentuk rumah tapak.
Kabar baiknya, rumah yang dibangun di IKN tersebut dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri.
“Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri,” tutur Suharso.
Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN mengatakan dasar kebijakan pembangunan rumah tersebut adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH, 13.570 Guru Agama Terima Bantuan dari Pemkab Pati. Berapa Jumlahnya? Cek di Sini...
“ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja,” kata Dhony.
Dhony menambahkan penjelasannya tentang adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti sekolah dan rumah sakit, yang akan dibiayai dari kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri.***