BERITASOLORAYA.com – Kabar gembira untuk para guru honorer di Indonesia karena sejumlah Kementerian tengah membicarakan perihal kesejahteraan bagi profesi tersebut.
Dalam sebuah rapat, ada 4 menteri yang terlibat untuk membicarakan dan membahas bersama tentang nasib guru honorer di Indonesia.
Rapat yang diselenggarakan telah dihadiri oleh Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) guna mendiskusikan solusi untuk guru honorer Indonesia.
Baca Juga: TERLENGKAP! Ini 61 Lokasi UTBK 2023 di Universitas Brawijaya, Cek Alamat Lengkapnya di Sini!
BeritaSoloraya.com melansir dari PANRB pada 6 Mei 2023, rapat masalah guru honorer di Indonesia ini juga diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Menteri Anas, rapat yang dilaksanakan pada 5 Mei 2023 ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah guru honorer atau yang disebut guru non ASN (Aparatur Sipil Negara).
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ucap Anas selaku Menteri PANRB setelah rapat.
Sebelumnya pada tanggal 1 Mei 2023, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK telah diusulkan untuk 266.560 formasi guru.
Untuk memberikan kesejahteraan kepada guru non ASN, Menteri PANRB mengajak para pemerintah yang berkolaborasi untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut dengan pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PANRB juga mengaku bahwa program PPPK merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo tentang tenaga pendidik dan kesehatan yang perlu diperhatikan.
Baca Juga: ADA PERUBAHAN! Berikut Pelaksanaan dan Jadwal UTBK - SNBT 2023 Terbaru, Calon Mahasiswa Wajib Tahu!
Selain Menteri PANRB, Menteri Pendidikan yakni Nadiem Makarim juga menghadiri rapat tersebut dan mengatakan bahwa jajaran kementeriannya sedang mencari cara dalam menjalankan program untuk guru non ASN ini dengan cepat.
Menurut Nadiem, Kementerian Pendidikan akan meminta para pemerintah daerah agar segera mengajukan formasi guru sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut.
Menteri Pendidikan juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin lebih banyak guru honorer yang bisa diangkat menjadi PPPK.
Para menteri senantiasa berusaha menemukan solusi untuk menuntaskan masalah terhadap kebutuhan para guru non ASN secara efisien.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata Menarik di Semarang, Jawa Tengah! Nomor 3 Ternyata Bikin Kita Selalu Betah
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang juga hadir dalam rapat menjelaskan bahwa penuntasan masalah untuk kesejahteraan guru non ASN juga membahas terkait pendanaan pendidikan khusus tenaga pendidik.
Nazara mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk memberikan pembiayaan kebutuhan sekolah di Indonesia.
Selain dana pendidikan seperti BOS dan guru ASN dalam naungan pemerintah daerah, keempat Kementerian tersebut mengupayakan pembiayaan terhadap kebutuhan sekolah yang benar-benar diperlukan.***