BERITASOLORAYA.com- Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa mengungkap adanya peningkatan 5,2 persen pada realisasi manfaat pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) per April 2023.
Peningkatan manfaat pensiun tersebut timbul jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022 (year-on-year/yoy). Manfaat pensiun yang dikeluarkan untuk ASN semula sebesar Rp55,3 triliun meningkat 5,2 persen menjadi Rp58,1 triliun.
Peningkatan terhadap realisasi manfaat pensiun yang dikeluarkan Kemenkeu untuk ASN terjadi karena pertambahan jumlah penerima dari 1,9 juta menjadi 2,1 di tahun ini.
Realisasi dana pensiun ASN sejumlah total Rp58,1 triliun dapat dicairkan melalui dua perbankan milik BUMN yakni PT Taspen (Persero) dan PT Asabri.
Untuk PT Taspen, realisasi dana pensiun mengalami kenaikan 5,4 persen atau Rp50,8 triliun atau tumbuh 5,4 persen dalam periode satu tahun, sedangkan PT Asabri mengalami kenakan 3,8 persen atau Rp7,3 triliun.
Baca Juga: MENGGIURKAN. Tokopedia Ungkap Harga Jual Emas Hari Ini, Nominal Harganya Sedang Besar
"Pembayaran manfaat pensiun meningkat karena peningkatan jumlah penerima pensiun terutama pensiunan daerah dari sekitar 1,9 juta menjadi 2,1 juta," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Senin, 22 Mei 2023
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan realisasi pensiun tersebut menjadi bagian dari nominal Rp265 triliun dana realisasi belanja non kementerian/lembaga (k/l) April 2023.
Dana belanja non k/l juga turut digelontorkan Pemerintah pusat selain dana pensiun yakni subsidi dengan nominal Rp62 triliun. Terbagi menjadi 2 aspek yakni subsidi non energi Rp19,9 triliun dan subsidi energi Rp42,2 triliun.
Realisasi subsidi dari Kemenkeu lainnya dimanfaatkan untuk menyokong subsidi LPG 3 kilogram sejumlah 2 juta metrik ton, subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 4,39 juta kiloliter, bantuan subsidi uang muka perumahan untuk 50,3 ribu unit serta listrik bersubsidi bagi 39,2 juta pelanggan.
Sri Mulyani menambahkan saat ini kompensasi pembayaran kewajiban pemerintah dalam belanja non k/l juga berupa penugasan penyediaan pasokan listrik dalam negeri dan BBM dan.
Baca Juga: Inilah 10 SMA Swasta di Jawa Timur, Tidak Kalah dari Sekolah Negeri, Simak Selengkapnya…
Realisasi kompensasi pemerintah tersebut mencapai nominal Rp33,8 triliun. Meliputi pembayaran sebagian dana kompensasi pada jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar PT Prima Power Nusantara (PPN) tahun 2022 lalu senilai Rp24,5 triliun.
Kemudian, terdapat pula pembayaran dana kompensasi JBT minyak solar lainnya yaitu PT AKR Corporindo Rp300 miliar di 2022 pula, serta pembayaran kekurangan lainnya pada dana kompensasi listrik untuk di tahun yang sama dengan nominal Rp9 triliun.***