BERITASOLORAYA.com– Permasalahan di lingkungan pemerintah masih saja terus ditemukan, mulai dari korupsi hingga jual beli jabatan.
Seperti kasus yang baru-baru ini ditemukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di lingkungan pemerintah, yakni terkait jual beli jabatan Pemkab Pemalang.
Kasus di lingkungan pemerintah yang baru ditemukan KPK tersebut dilihat oleh Mardani Ali Sera selaku anggota Komisi II DPR RI seperti fenomena gunung es yang tak kunjung mencair. Demikian dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman DPR RI pada 8 Juni 2023.
Baca Juga: SIAP-SIAP, dari PNS Hingga PPPK Dapat Tambahan Uang Ini pada Bulan Juni, Simak Selengkapnya…
Mardani juga menilai kasus di lingkungan pemerintah ini akan terus terjadi bila tidak ada sistem seleksi dan promosi jabatan para pegawainya (ASN) yang ketat.
Diungkapkan oleh Mardani, selama ini belum ada aturan yang jelas dari pemerintah, sehingga pemerintah daerah masih dapat melakukan intervensi atau membuat aturannya sendiri secara manual dengan leluasa.
Tentu, kondisi tersebut memperluas dan meningkatkan kasus korupsi hingga jual beli jabatan di lingkungan pemerintah, terutama di tingkat daerah.
Baca Juga: 35 Link Twibbon Hari Laut Sedunia 8 Juni 2023, Ragam Desain Menarik untuk Unggah Media Sosial
“Lakukan seleksi ketat dengan sistem yang tidak bisa diintervensi, ini merupakan cara agar kepala daerah tidak semena-mena membuat aturan sendiri yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi,” jelas Mardani.
Apabila kasus-kasus seperti demikian sering terjadi, maka akan timbul keraguan atas kualitas para pegawai pemerintahnya yang kemungkinan besar digeneralisir oleh publik meski tidak semua ASN melakukan hal tidak terpuji tersebut.
“Kejadian ini akan menimbulkan keraguan kualitas ASN yang mungkin digeneralisir oleh publik, padahal hal ini tidak terjadi kepada semua ASN,” kata salah satu Politisi Fraksi PKS tersebut.
Baca Juga: Singapore Open 2023 Sudah Dimulai, Inilah Pemain Bulutangkis yang Akan Mencuri Perhatian Publik…
Padahal kualitas para abdi negara sangatlah penting sebagai indikator dalam memberikan pelayanan terbaik untuk publik.
Oleh karena itu, Mardani menegaskan diperlukan sistem seleksi dan promosi jabatan ASN yang diperketat, termasuk juga sisi pengawasan dan keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi sampai tingkat dinas terkait.
Hal ini dilakukan untuk memberantas serta mengantisipasi kecurangan dalam penerimaan dan promosi jabatan di lingkungan abdi negara.
Baca Juga: Kalahkan Fiorentina dalam Final UEFA Conference League, Siapa Pemain Kunci West Ham United?
“Termasuk dari sisi pengawasannya. Pemerintah harus serius melakukan evaluasi hingga ke dinas-dinas terkait untuk memberantas dan mengantisipasi kecurangan penerimaan dan promosi jabatan ASN,” ucap Mardani.
Mardani menegaskan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam sektor pelayanan publik, pihaknya akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah agar tidak terjadi lagi praktik jual beli jabatan di lingkungan ASN.
“Tindakan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak legislatif dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip good governance di negara ini,” tukasnya.***