BERITASOLORAYA.com – Berikut ulasan sejarah Pulau Rempang yang tidak banyak diketahui sebelum muncul konflik relokasi yang mengguncang masyarakat melayu Rempang.
Belakangan ini, nama Pulau Rempang menjadi sorotan publik. Padahal, sebelumnya nama Pulau Rempang sendiri relatif tidak dikenal.
Seketika Pulau Rempang menjadi sorotan setelah munculnya konflik yang terjadi antara warga dan aparat keamanan.
Awal mula konflik ini muncul seiring dengan rencana relokasi seluruh penduduknya untuk mendukung proyek yang dikenal sebagai "Rempang Eco City."
Lantas, bagaimana sebenarnya sejarah Pulau Rempang, yang akan menjadi rumah bagi proyek ini dan menggusur seluruh warganya?
Pulau Rempang adalah sebuah pulau di Batam, Kepulauan Riau, dengan jumlah penduduk sekitar 7.500 jiwa.
Kabarnya, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memiliki rencana untuk merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang guna mendukung pengembangan kawasan industri jasa dan pariwisata yang diberi nama "Rempang Eco City."
Proyek yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha (EMG) ini memiliki target menarik investasi triliunan pada tahun 2030.
Namun, rencana ini menghadapi penolakan dari sebagian besar warga, yang akhirnya berujung pada bentrokan pada tanggal 7 September 2023.
Diketahui, bahwa Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16.583 hektar dan terbagi menjadi dua Kelurahan, yaitu Rempangkat dan Sembulang.
Kedua kelurahan ini ternyata termasuk dalam wilayah kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ada sekitar 7.512 penduduk yang tinggal di Pulau Rempang. Pulau ini juga memiliki 16 kampung tua atau pemukiman warga asli. Warga asli ini terdiri dari tiga suku.
Suku tersebut antara lain, suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Dipercayai bahwa mereka telah tinggal di Pulau Rempang sejak tahun 1834.
Jika dicermati, sejarah Pulau Rempang ini cukup kompleks. Awalnya, pulau ini tidak termasuk dalam Otorita Batam dan merupakan bagian dari pemerintah daerah Riau.
Namun, pada tahun 1992, setelah dikeluarkannya Kepres Nomor 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas untuk mencakup Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau sekitarnya. Jembatan Barelang menjadi salah satu penghubung vital antara Pulau Rempang, Pulau Batam, dan Pulau Galang.
Warga Pulau Rempang menegaskan keberatan mereka terhadap relokasi dan proyek Eco City, sementara pemerintah dan investor berusaha mewujudkannya.
Kesepakatan harus ditemukan agar perkembangan proyek ini tidak hanya berdampak positif pada perekonomian, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat setempat.
Demikian ulasan sejarah Pulau Rempang yang dikenal dengan adanya konflik relokasi.***