BERITASOLORAYA.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang telah menyetujui usulan formasi untuk pengadaan CASN 2024.
Adapun usulan formasi pengadaan CASN tersebut akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), selanjutnya menunggu persetujuan dari pusat.
Baca Juga: Ini Jadwal dan Alur Pendaftaran SPMB PKN STAN untuk Ikut UTBK 2024
“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan. Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” kata Yusuf Suardi.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Diskominfo Pemprov Kaltara, rincian jumlah formasi dalam seleksi CASN 2024 Pemprov Kaltara yakni sebanyak 1.403 untuk formasi PPPK dan 65 formasi untuk CPNS.
Pengadaan seleksi CASN 2024 ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer supaya bisa adiangkat menjadi PPPK.
Baca Juga: 2 Promo Nonton Jenius di XXI Cuma Rp9.999 Februari 2024, Klaim Segera dengan Cara Ini
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Kaltara mengungkapkan bahwa formasi yang akan dibuka tidak hanya tenaga guru dan tenaga kesehatan, melainkan juga tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya.
“Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya saja penilaian kinerja selama ini,” imbuhnya.
Dijelaskan juga bahwa sejak tahun 2001 hingga 2023, Pemprov Kaltara telah melakukan pengadaan CASN untuk formasi PPPK, sedangkan untuk formasi CPNS masih dalam proses pemetakan dengan disesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Adapun mengenai jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.***