Network
BERITASOLORAYA.com - Dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Jenderal Andika Prakasa di Papua tidak dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah sang jenderal ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai calon panglima TNI.
Dalam hal ini DPR tidak akan bahas kasus tersebut dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.
Alasan DPR tidak membahas kasus tersebut lantaran proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Jenderal Andika Perkasa telah selesai.
Mengetahui hal tersebut, Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai yang juga tokoh Papua menanggapi sikap DPR melalui cuitan akun Twitter pribadinya sebagaimana yang dilansir dari SeputarTangsel.Com sebelumnya.
Menurut Natalius Pigai, DPR telah bertindak sebagai alat legitimasi teror yang dilakukan oleh negara kepada rakyat pemimpin di Indonesia selalu memelihara penjahat.
"Pemimpin selalu pelihara penjahat dan legislatif bertindak sebagai alat legitimasi teror-teror yg dilakukan negara (state terrorizing) ke rakyat," kata Natalius Pigai dari akun Twitter @NataliusPigai2 pada Sabtu, 6 November 2021.
Selain itu, Natalius Pigai juga mengungkapkan bahwa Presiden mencitrakan dirinya seperti malaikat penyelamat demokrasi, HAM, dan keadilan yang sebenarnya paradoks.
"Tetapi di dunia, Presiden berlagak malaikat penyelamat demokrasi, HAM, Keadilan. Paradoks," kata Natalius Pigai.
Kendati sebagai tokoh Papua, Natalius Pigai juga mengatakan dalam bahasa Jawa dalam cuitannya yang berarti dirinya percaya yang baik akan kelihatan dan yang buruk akan tampak.
"Saya percaya becik ketitik ala ketara," ucap Natalius Pigai.***
