Network
Baca Juga: Platform Merdeka Mengajar Bisa Diakses Peserta Didik? Simak Penjelasan Ini
“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujar Azwar Anas.
Masih berkaitan dengan proses pendataan data honorer atau tenaga non ASN, Menpan RB menjelaskan akan adanya kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” kata Azwar Anas.
Disamping APKASI, Kementerian PANRB juga melibatkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Kementerian PANRB meyakinkan masyarakat, dengan adanya kerjasama tersebut bisa dipastikan bahwa keputusan yang disetujui telah memperhitungkan berbagai aspek.
Baca Juga: Yoona SNSD Buat Pengakuan Mengejutkan Soal Lee Jong Suk dan Hubungan Spesial Keduanya, Ada Apa?
Pada pendataan honorer atau tenaga non ASN yang telah dilakukan ternyata diketahui ada data-data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Pendataan honorer atau tenaga non ASN oleh instansi pusat dan daerah menunjukkan adanya indikasi data yang diinput belum selaras dengan Surat yang dikeluarkan Menteri PANRB.
Pada kesempatan yang sama, Alex Denni selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB mengatakan masalah honorer atau tenaga non ASN merupakan prioritas utama penyelesaian.
