Network
BERITASOLORAYA.com – Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menjelaskan tentang solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer atau tenaga non ASN.
Menpan RB memberi penjelasan tentang itu dalam Rapat Koordinasi yang diadakan di Jakarta pada Rabu, 21 September 2022.
Berkaitan dengan usaha mencarikan solusi penyelesaian masalah honorer dan tenaga non ASN, Menpan RB menghimbau para bupati dari seluruh Indonesia untuk menjadi anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Baca Juga: Simak! Kemdikbud Beberkan Cara Mudah Daftar PPPK 2022, Siap-siap Jadi Guru ASN
Pada kesempatan yang sama, Menpan RB juga menegaskan tentang keakuratan data honorer atau tenaga non ASN yang harus diaudit oleh para bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Selanjutnya, PPK juga dihimbau oleh Menpan RB untuk membuat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang dikirimkan ke BKN, berkaitan dengan proses penyelesaian honorer atau tenaga non ASN.
Hal itu karena SPTJM merupakan wujud janji dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan PPK terkait valid dan tidak berubahnya data honorer atau tenaga non ASN di wilayahnya.
Menpan RB mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam hal pengawasan proses pendataan honorer atau tenaga non ASN.
Menurut Menpan RB, yang menjadi prioritas untuk pengadaan ASN 2022 adalah honorer atau tenaga non ASN dari sisi pelayanan dasar yang diberikannya kepada masyarakat.
