Network
Apabila moratorium berhasil menekan anggaran belanja pegawai hingga di bawah maksimum regulasi, Pemprov Bengkulu barulah dapat membuka rekrutmen PPPK kembali.
Oleh sebab itu, Hamka meminta semua pihak yang ingin rekrutmen PPPK 2022 dibuka diharapkan dapat memahami hal tersebut.
Dana APBD sendiri sebaiknya 70 persen digunakan untuk program kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, maksimal 30 persen dapat digunakan untuk belanja pegawai.
Baca Juga: Lirik Lagu Masterpiece oleh Jessie J, Buat Anda Semangat Cetak Karya Terbaik
“Kalau tidak seperti itu kita rugi, lebih besar operasional dari output yang kita harapkan karena APBD itu untuk rakyat, ini yang perlu kita pikirkan bersama,” tambah Hamka.
Sementara itu, untuk tuntutan honorer yang telah melewati nilai ambang batas pada seleksi PPPK 2021 tidak semua dapat diangkat sebagai pegawai PPPK.
Hal itu karena Pemprov Bengkulu perlu menyesuaikan dengan formasi yang ada.
Beberapa waktu sebelumnya, ratusan honorer yang telah melewati nilai ambang batas atau lulus passing grade pada seleksi PPPK guru mengadakan aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023, Segera Lengkapi Persyaratan Dokumennya
Aksi tersebut dilakukan untuk meminta Gubernur Bengkulu agar segera mengeluarkan SK guru honorer yang berjumlah 524 orang.
