Network
BERITASOLORAYA.com- Penyelesaian tenaga honorer atau non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah turut dibahas pada Rapat Komisi II DPR RI bersama MenpanRB dan BKN, pada Senin, 21 November 2022.
Pada Rapat tersebut tenaga honorer yang belum diangkat jadi ASN, MenpanRB menyebutkan terdapat tiga opsi yang mungkin dipilih Pemerintah.
Di mana pada opsi penyelesaian tenaga honorer di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satunya adalah diangkat semuanya menjadi ASN PPPK atau PNS.
Pada Rapat tersebut yang turut dihadiri oleh Azwar Anas, MenpanRB menjelaskan terkait dengan alternatif penyelesaian tenaga non ASN.
Baca Juga: Gaji ASN PPPK dan PNS Diperhitungkan. MenpanRB: Khawatirkan Ini: Agak Komprehensif...
Untuk opsi pertama, akan diangkat seluruhnya menjadi ASN. Dalam hal ini Azwar menyebutkan jika memilih opsi pertama, maka beban negara akan menjadi sangat berat.
“Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya, karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu,” kata Azwar.
Menurut Azwar ada yang kualitasnya sangat baik, tetapi di kualifikasi belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Pemerintah.
Opsi kedua, diberhentikan seluruhnya. Akan tetapi, jika diberhentikan seluruhnya, maka akan mengganggu pelayanan publik.
