Network
BERITASOLORAYA.com - Tenaga honorer menjadi salah satu profesi di Indonesia yang memiliki jasa sangat besar kepada masyarakat daerah.
Banyak tenaga honorer rela mengabdi kepada masyarakat dengan ikhlas walaupun kehidupan dan ekonomi mereka masih jauh dari kata sejahtera.
Tenaga honorer memang sampai saat ini masih berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib dan status mereka sekarang ini.
Harapannya tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN agar status mereka jelas secara hukum dan ada kenaikkan dalam hal ekonomi.
Pengabdian luar biasa tenaga honorer diakui langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nihayatul Wafiroh.
Nihayatul yang merupakan anggota DPR Komisi IX ingin pemerintah lebih lagi memperhatikan nasib tenaga honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun.
"Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana tenaga kesehatan yang ada bisa di-cover", jelas Nihayatul.
Menurut Nihayatul, ketika pandemi Covid-19 berlangsung cukup lama, banyak tenaga honorer kesehatan yang bekerja dengan sangat luar biasa sekali.
Baca Juga: Jangan Terlewat, Seluruh Guru Segera Daftar Agenda Kemdikbud Ini, Link Bergabung Ada di Sini…
Para tenaga honorer kesehatan ini bekerja selama hampir 24 jam, jauh dari keluarga karena tidak pernah pulang ke rumah selama bertugas. Bahkan yang paling parah, banyak tenaga honorer yang harus kehilangan nyawanya karena tanggung jawab dan tugas pekerjaan ini.
Banyak tenaga honorer terinfeksi Covid-19 dan kelelahan sehingga mereka harus gugur saat sedang menjalankan tugas mereka.
Karena itulah, masa pandemi Covid-19 merupakan pemerintah membalas jasa kepada para tenaga honorer dengan memberikan reward berupa pengangkatan ASN.
"Agar kehidupan mereka bisa lebih terjamin", jelas Nihayatul.
"Ini juga berlaku bagi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)", lanjut Nihayatul.
Baca Juga: Akhirnya, Kemenkeu Beri Informasi Baru tentang Tunjangan Sertifikasi 2023, Guru Jadi Tambah Bahagia?
Nihayatul ingin pemerintah memprioritaskan tenaga honorer kesehatan untuk diangkat menjadi ASN atau juga PPPK.
Nihayatul ingin pemerintah memperhatikan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum tercapai.
"Yang namanya tenaga honorer itu kan, biayanya dari APBN, ada dari Provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya", ucap Nihayatul.
"Itulah yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa", lanjut Nihayatul.
Nihayatul formasi-formasi yang sudah ada harus diformulasikan dengan sangat baik oleh pemerintah sehingga sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak tumpang tindih.
"Jangan sampai kita membuka lowongan banyak pekerjaan dan mengambil yang baru tapi melupakan yang lama", jelas Nihayatul.
Jangan juga pemerintah mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus dan melepaskan yang baru dengan kualitas yang bagus.
"Hal ini yang akan kita terus lakukan", ucap Nihayatul. ***
