Network
BERITASOLORAYA.com – Meskipun tenaga honorer telah memberikan banyak kontribusi bagi jalannya roda pemerintahan selama bertahun-tahun, namun keputusan penghapusan tidak dapat ditolak.
Pasalnya, pemerintah juga merasa perlu melakukan penataan kembali terhadap para tenaga honorer agar tidak menjadi “beban” berkepanjangan sehingga nantinya akan menjadi bertambah berat.
Namun berita penghapusan status tenaga honorer dari sistem pemerintahan dalam negeri, seolah menunjukkan sisi yang tidak manusiawi dari pemerintah.
Baca Juga: 5 Nasihat Sayyidina Ali untuk Kehidupan: Apa yang Ditakdirkan Untukmu akan Ada Ditanganmu
Hal itu karena batas waktu yang semakin dekat sementara solusi yang tepat belum diketemukan dan dijalankan oleh pemerintah, sehingga banyak tenaga honorer yang khawatir akan kesejahteraannya.
Di sisi lain, sebenarnya pemerintah lebih khususnya Kemenpanrb bersama pihak-pihak terkait terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini.
Kabar terakhir adalah tentang telah adanya sejumlah alternatif yang telah mengerucut dan mendetil yang sedang dirumuskan untuk dilanjutkan ke parlemen.
Sebelumnya, perlu dilihat kembali sejarah munculnya berita tentang penghapusan status tenaga honorer dari sistem pemerintah adalah dari sebuah surat edaran.
Surat edaran tersebut berisi arahan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023, yang terbit pada bulan Mei 2022, dan yang menjadi Menpan RB saat itu adalah Tjahjo Kumolo.
