Network
Dani pun membandingkan bahwa jasa dan dedikasi para tenaga honorer tidak sebanding dengan pendapatan serta kesejahteraan para non ASN yang didapatkan.
“Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat dari pemerintah Kota Cirebon,” kata Dani.
Maka dari itu, Komisi I pun berharap ada perhatian khusus untuk nasib kesejahteraan tenaga honorer dari pemerintah daerah khususnya di Kota Cirebon.
Komisi I pun masih harus menunggu hasil konsultasi BKPSDM dengan Badan Kepegawaian Negara terkait kepastian pembukaan formasi untuk para tenaga honorer K2 administrasi serta tenaga teknis di tahun 2023 ini.
“Februari mendatang kami meminta hasil konsultasi BKPSDM. Kemudian, menunggu hasil rapat BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah mengenai usulan formasi P3K tahun 2023,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kota Cirebon Sri Lakshmi Stanyawati menyatakan bahwa BKPSDM tengah mempersiapkan usulan formasi untuk PPPK tahun 2023 dari seluruh perangkat daerah.
Sri juga mengungkapkan bahwa susahnya para tenaga honorer K2 administratif dan tenaga teknis disebabkan oleh terbenturnya kebijakan dalam nomenklatur Permen PANRB Nomor 76/2022 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK.
“Kami menunggu aturan terbaru dari BKN. Karena dari setiap daerah pun sudah menyampaikan masalah penyelesaian tenaga honorer Kategori 2 ini,” ujar Lakhsmi.
