Network
Sultan menyampaikan bahwa pada revisi UU ASN tersebut sudah tepat mengatur dan mengakomodir kepentingan tenaga honorer, namun jangan sampai ada larangan dalam pengadaan tenaga honorer.
“Sudah tepat jika RUU perubahan (revisi UU ASN) mengatur dan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Tapi, tidak baik jika masih terdapat pasal yang melarang pemerintah melakukan rekrutmen tenaga honorer pasca ditetapkannya RUU perubahan tersebut,” jelas Sultan.
Baca Juga: Akhirnya, Kemendikbud Angkat Guru Honorer Jadi ASN PPPK di Tahun 2023, Anda Termasuk? Kabar Gembira
Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan revisi UU ASN Pasal 135 A ayat (2), menyebutkan bahwa apabila undang-undang tersebut diberlakukan maka pemerintah dilarang atau tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer, pegawai kontrak, serta pegawai tidak tetap (PTT) non PNS.
Sementara itu menurut Sultan, yang menjadi prinsip dalam revisi UU ASN tersebut yaitu cara agar dapat mewujudkan asas keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua ASN.
Sultan pun mengungkapkan bahwa permasalahan dari para tenaga honorer tersebut terutama terkait hak atas insentif keuangan padahal memiliki kewajiban yang sama ketika bekerja di instansi pemerintahan.
Baca Juga: Rezeki Nomplok Honorer, 7 Kategori Guru Non Sertifikasi Ini Dapat Uang Capai Rp 1 Juta. Anda Dapat?
“Masalah yang kami tangkap dari curahan hati para honorer di daerah selama ini adalah terkait perbedaan perlakuan dan ha katas insentif keuangan pada pegawai yang memiliki kewajiban bekerja yang sama pada instansi pemerintah tersebut,” ungkap Sultan.
Oleh karena itu, Sultan menyatakan bahwa DPD RI memiliki pandangan satu hal yang penting untuk diperjuangkan dari revisi UU ASN. Hal itu adalah mengurangi kesenjangan hak keuangan serta insentif kepada semua tenaga honorer atau abdi negara non ASN.***
