Network
BERITASOLORAYA.com– Tenaga non-ASN atau yang dikenal sebagai tenaga honorer masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di lingkup kepegawaian.
Bagaimana tidak, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer di Indonesia tidaklah sedikit, yaitu mencapai 2,3 juta.
Hal ini membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN RB harus berhati-hati dalam mengambil langkah penyelesaian. Demikian dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman KemenPANRB, 24 Februari 2023.
Baca Juga: Berpotensi Menyebar ke Manusia, Pemerintah Waspadai KLB Flu Burung di Indonesia
Diperlukan juga koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan asosiasi terkait, baik tingkat pusat maupun daerah.
Bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan perhatiannya kepada permasalahan ini dan menyampaikan arahan agar penyelesaian permasalahan tenaga honorer menempuh jalan tengah yang terbaik.
Abdullah Azwar Anas selaku MenPAN RB tengah merumuskan opsi jalan tengah terbaik yang menguntungkan semua pihak.
Baca Juga: Jadwal Pengumuman PPPK Guru Dijawab Langsung oleh BKN dan Kemdikbud: Disampaikan Data ke BKN?
“Presiden Jokowi sudag memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan teanga non-ASN,” ungkap Anas.
