Network
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, yang diwakili oleh Deputi VII Arif Mustofa turut menyampaikan bahwa, pihaknya tengah mengoordinasi digitalisasi pelayanan di bidang Polhukam dari penanganan perkara terbaru hingga layanan kependudukan.
Mahfud menuturkan Kemenko Polhukam bertanggung jawab untuk koordinasi teknis kepada pada lima layanan digital.
Mulai dari penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi, layanan informasi pemerintahan dan infrastruktur SPBE layanan penerbitan SIM online.
Kemudian, layanan infrastruktur aparatur negara, layanan pemerintah daerah, sampai dengan data kependudukan.
Baca Juga: Cek, Deretan Lokasi Vaksin Booster di Faskes Milik KAI Berikut Ini. Ada Daerahmu?
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, melalui perwakilan Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Aris Darmansyah Edisaputra menyampaikan bahwa, kementeriannya terus berfokus dalam mengakselerasi sektor PMK, utamanya dengan digitalisasi.
Akselerasi capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, ungkap Muhadjir, juga sesuai dengan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022.
Maka dukungan SPBE yang kuat diperlukan untuk mengakselerasi capaian ketiga bidang tersebut dalam pembangunan manusia dan kebudayaan dalam bentuk layanan digital terintegrasi untuk masing-masing bidang.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Staf Ahli Transformasi Digital Kreativitas dan SDM Edwin Rizal Manansang ikut memberi pemaparan, digitalisasi di bidang perekonomian sudah berjalan, terutama untuk pembayaran secara elektronik.
