Network
BERITASOLORAYA.com — Tenaga honorer masih berharga, para kepala daerah ramai-ramai menolak adanya penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan pada November 2023.
Puluhan pemerintahan daerah masih ingin para tenaga honorer dipekerjakan, sebab tanpa adanya tenaga honorer ini daerah mereka tidak akan berjalan maksimal.
Membahas ketidakinginan untuk menghapus tenaga honorer, rakorkomwil III APEKSI yang digelar di Kota Cilegon pada tanggal 8 April juga memuat pembahasan mengenai pendanaan formasi PPPK di daerah.
Namun, Bima Arya selaku Ketua APEKSI, mengatakan bahwa pemerintah pusat sendiri belum memberi kejelasan terkait persoalan pembayaran gaji tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos dalam penerimaan PPPK.
Baca Juga: Inter Milan Unggul Melawan AC Milan dalam Semifinal Leg Pertama Liga Champions, Simak Selengkapnya..
Kabarnya, saat ini penganggaran pengadaan PPPK ini justru membebani APBD di daerah, hingga instansi pemerintah daerah kesulitan menghitung celah fiskal yang ada.
Oleh karena itu, Bima Arya berharap, dengan adanya hasil rapat Rakorkomwil III APEKSI yang digelar pada tanggal 8 saat itu, dapat mengalihkan perhatiannya pada masalah mereka.
Bima Arya mengatakan perlu adanya formula yang pas dan tepat, untuk menyelesaikan dinamika tenaga honorer ini.
“Mangkannya, harus ada formula yang pas,” pungkas Bima Arya “APBD tidak terbebani dan kita berharap juga ada komitmen dari pusat.”
Menurutnya, tanpa tenaga honorer, lalu darimana anggaran daerah akan bertambah “Kalau tenaga honorer diberhentikan seluruhnya, anggarannya darimana?”
Baca Juga: Samsung Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Ultra, Nyaris Seimbang, Kalau Kalian Pilih yang Mana?
Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan bahwa saat kemarin tenaga honorer katanya tidak ada pemberhentian massal, maaka sekarang ditunggu saja bagaimana mekanisme pembiayaan dengan PPPK ini.
Kota Cilegon sendiri memiliki 4.614 tenaga honorer di tahun 2022 yang dipekerjakan di lingkungan instansinya. Kemudian, Cilegon mendapatkan kuota PPPK dari Kemenpan RB sebanyak 1.064 orang, dan berhasil menuntaskan 1 ribu tenaga honorer dalam pengadaan PPPK.
1.064 formasi ini terdiri dari 626 formasi telah resmi direkrut sebagai PPPK guru, 253 direkrut sebagai PPPK nakes, dan 185 orang sisanya menempati formasi PPPK tenaga teknis.
Lain sisi, Itet Tridjajati, anggota Komisi IX DPR, memminta agar pusat secepatnya untuk menetapkan pengangkatan tenaga honorer di bidang kesehatan menjadi PPPK.
Itet mengatakan bahwa, salah satu permasalahan serius pada transformasi kesehatan saat ini ialah pemerataan SDM pada bidang nakes.
Baca Juga: Indikator Ekonomi Syariah Meningkat, Menperin Minta Indonesia Pimpin Industri Halal Dunia
Anggota Komisi IX tersebut berpendapat kalau pengangkatan tenaga honorer bidang kesehatan tersebut dalam ASN PPPK sangat mungkin terjadi dengan mempertimbangkan ketersediaan kuota dan jatah tempat tenaga honorer di lingkup bidang kesehatan.
“Sesungguhnya, masalah peluang tenaga honorer nakes menjadi ASN cukup lebar, masalahnya hanya ada kuota atau tidak,” jelas Itet Tridjajati.
Itet meminta secara khusus, agar jangan merekrut tenaga baru yang masih baru sebagai PPPK dengan alasan pengetahuannya akan teknologi.
Pentingnya untuk merekrut tenaga honorer kesehatan menjadi PPPK harus ditekankan, mengingat mereka memiliki pengalaman yang lebih mumpuni dari pada para nakes yang masih baru direkrut.***
