Network
Dana belanja non k/l juga turut digelontorkan Pemerintah pusat selain dana pensiun yakni subsidi dengan nominal Rp62 triliun. Terbagi menjadi 2 aspek yakni subsidi non energi Rp19,9 triliun dan subsidi energi Rp42,2 triliun.
Realisasi subsidi dari Kemenkeu lainnya dimanfaatkan untuk menyokong subsidi LPG 3 kilogram sejumlah 2 juta metrik ton, subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 4,39 juta kiloliter, bantuan subsidi uang muka perumahan untuk 50,3 ribu unit serta listrik bersubsidi bagi 39,2 juta pelanggan.
Sri Mulyani menambahkan saat ini kompensasi pembayaran kewajiban pemerintah dalam belanja non k/l juga berupa penugasan penyediaan pasokan listrik dalam negeri dan BBM dan.
Baca Juga: Inilah 10 SMA Swasta di Jawa Timur, Tidak Kalah dari Sekolah Negeri, Simak Selengkapnya…
Realisasi kompensasi pemerintah tersebut mencapai nominal Rp33,8 triliun. Meliputi pembayaran sebagian dana kompensasi pada jenis BBM tertentu (JBT) yaitu minyak solar PT Prima Power Nusantara (PPN) tahun 2022 lalu senilai Rp24,5 triliun.
Kemudian, terdapat pula pembayaran dana kompensasi JBT minyak solar lainnya yaitu PT AKR Corporindo Rp300 miliar di 2022 pula, serta pembayaran kekurangan lainnya pada dana kompensasi listrik untuk di tahun yang sama dengan nominal Rp9 triliun.***
