Network
Persoalan-persoalan seperti ini sangat disayangkan terjadi dan seharusnya proses hingga paska rekrutmen PPPK Guru lebih menghormati para pesertanya yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK Guru.
“Mari kita menghormati para guru yang sudah berupaya semaksimal memenuhi standar dan prosedur dan dinyatakan lulus seleksi,” sambung Ledia.
Tidak hanya menyampaikan saran agar pemerintah menunda rekrutmen PPPK Guru sebelum permasalahan terkaitnya selesai, legislator Dapil Jawa Barat I ini juga memberikan solusi atau saran penyelesaian yang dapat dilakukan.
Solusi yang disarankan Ledia untuk permasalahan PPPK Guru yakni penguatan konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan Dinas Pendidikan serta sinkronisasi data dengan dapodik terkait kebutuhan dan ketersediaan guru.
“Salah satu persoalan besar kita kemarin adalah tidak sinkronnya data dapodik dengan data Pemerintah dan Pemda,” jelas Ledia.
“Padahal konsolidasi dan sinergi data dapodik ini justru akan sangat memudahkan Pemerintah daerah serta Dinas untuk menata sinkronisasi antara kebutuhan dan ketersediaan guru agar bisa saling melengkapi sehingga tidak ada lagi guru lolos seleksi yang tidak punya formasi atau kekurangan jam belajar,” pungkasnya.***
