Network
BERITASOLORAYA.com – Kabar baik bagi tenaga honorer terkait pelaksanaan penataan non ASN yang disampaikan Menpan RB. Ada formasi yang akan terus ditambah dalam seleksi hingga tahun 2030.
Sebelumnya perlu diketahui, bahwa seluruh tenaga honorer seharusnya akan dihapuskan pada bulan November 2023, sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 49 tahun 2018.
Hingga saat ini, pemerintah bersama DPR dan sejumlah pihak terkait lainnya terus melakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik bagi masalah tenaga honorer.
Seiring dengan hal itu, pemerintah dalam hal ini juga terus menginformasikan kepada masyarakat tentang kabar terbaru penataan tenaga honorer.
Diketahui, jumlah non ASN yang telah terdata di BKN berjumlah 2,3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia, tepatnya di berbagai lembaga dan instansi pemerintah.
Dengan jumlah non ASN sebanyak itu, tentu akan menjadi masalah besar apabila seketika pemerintah melakukan PHK massal.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan agar dalam penyelesaian masalah tersebut tidak boleh terjadinya pemberhentian massal pegawai non ASN.
Hal itu menjadi prinsip utama dan pertama bagi berbagai pihak yang berupaya mencari solusi bagi permasalahan pegawai non ASN.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa data 2,3 juta non ASN tersebut sedang diaudit oleh BPKP, karena adanya lonjakan jumlah dari perkiraan awal yang pada tahun 2022 berjumlah 400.000 orang.
Baca Juga: Reformulasi PPPK 2022 Buat Kelulusan Melonjak 77,27 Persen, Berlaku untuk PPPK 2023 Juga?
“Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng DPR. Opsinya dibahas di RUU ASN, kemudian nanti ada regulasi turunannya,” kata Anas, pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Pada kesempatan yang sama, Anas juga menjelaskan tentang adanya prioritas bagi bidang pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan, dalam penataan tenaga honorer.
Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya terus untuk mengutamakan guru dan tenaga kesehatan dalam setiap seleksi pengadaan ASN yang diadakan.
Pemerintah bahkan mengizinkan penambahan formasi terus-menerus dalam skema positive growth bagi guru dan tenaga kesehatan.
Hal tersebut juga termasuk ke dalam perencanaan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 sampai dengan 2030 nanti.
“Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif,” ujar Anas, seperti dikutip BeritaSoloRaya.com dari menpan.go.id.
Anas mengambil contoh saat tahun 2023, pemerintah merekrut 572.000 ASN yang 80 persennya ditujukan bagi tenaga honorer, termasuk non ASN yang tergolong THK-II.
Lalu di tahun sebelumnya, yaitu 2022, pemerintah telah merekrut 396.000 PPPK dengan porsi 90 persen bagi tenaga non ASN.
Mengakhiri penjelasannya, Anas menegaskan bahwa seluruh instansi tidak akan diperbolehkan lagi untuk merekrut tenaga honorer. Hal tersebut sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.***
