Network
Selama ini, bidang pendidikan di Jawa Tengah banyak menggunakan guru honorer dan sedikit sekali tenaga pendidik ASN.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar yang dikutip dari situs Jatengprov.go.id.
Baca Juga: 10 Karakter Penting One Piece yang gak akan Muncul di Live Action Netflix, Kaido Bakal Muncul?
Menurut Ganjar, sampai sekarang negara belum bisa menyediakan pegawai sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Karena masalah tersebut, pemerintah daerah mencari solusi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh.Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” jelas Ganjar.
Untuk solusi, Ganjar mengusulkan menggunakan tenaga pekerja harian lepas agar pegawai tidak kekurangan dan bisa tetap terpenuhi.
Hal ini bisa menjadi solusi agar pelayanan publik di instansi pemerintah daerah tidak terganggu.
