Network
BERITASOLORAYA.com- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman menyebutkan nilai Angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Depok berada dalam kategori sedang.
Pada pengujian hari Minggu, 27 Agustus pukul 9.00 pagi, nilai ISPU kota Depok berkisar pada angka 54 PM hingga 77 PM. Angka tersebut menurut Abdul Rahman yang kerap disapa Abra masih aman bagi kesehatan manusia.
Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap akan memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) menjadi upaya kewaspadaan dini atas kondisi polusi udara di Kota Depok.
Baca Juga: Profil dan 10 Fakta Menarik Seo Seung Jae, Pebulu Tangkis Paling Sibuk di Kejuaraan Dunia BWF 2023
WFH direncanakan akan dilaksanakan dengan sistem hybrid. Dimana akan ada ASN yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dan ada yang WFH.
"Nilai ISPU di Depok pada beberapa hari terakhir berkisar dari 54 hingga 77. Artinya, tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan," jelasnya.
Ia melanjutkan, nilai itu tidak akan mengganggu bagi mereka yang melakukan aktivitas fisik. Namun dihimbau bagi kelompok sensitif agar mengurangi aktivitas fisik yang berat dan lama.
Nilai ISPU diukur melalui parameter polutan particulate matter (PM2.5, PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Karbon Dioksida (CO) dan ozon (O3).
Abra menyebutkan dalam mencegah kenaikan nilai ISPU, banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat. beberapa diantaranya seperti Tidak membakar sampah, melakukan uji emisi secara berkala, melakukan penanaman pohon, dan menggunakan transportasi publik.
Di kesempatan sebelumnya, Walikota Depok Mohammad Idris akan memberlakukan sistem WFH untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok Meski kualitas udara lebih baik dari DKI Jakarta.
Ia menuturkan saat ini kualitas udara di Kota Depok berdasarkan ISPU Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) masuk dalam kategori Sedang.
“Sedang (Kualitas udara), artinya kalau memang Sedang sudah naik ini kewaspadaan kita semuanya, kita tidak mau bela-bela warga kita sedang, ringan, ekstrem segala macam, justru, menjadi tantangan buat kita lebih waspada,” kata Walikota Depok Mohammad Idris pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Meski demikian, Mohammad idris yang akrab disapa Kiai Idris juga menuturkan jika kebijakan WFH yang diikuti sebanyak 70 persen ASN di Pemkab Depok hanya akan berlaku bagi ASN non Pelayanan Masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebut jika WFH bagi ASN baru akan dimulai pada pada bulan september mendatang, dan hanya akan diikuti oleh ASN non pelayanan masyarakat.
“Kecuali dinas-dinas yang memang SDM-nya dibutuhkan secara terus-menerus (pelayanan),” tutur Kiai Idris.***
