Network
Berdasarkan yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari Youtube TVR Parlemen, Ledia Hanifah, selaku anggota Komisi X DPR RI, mengatakan kalau hal ini disebabkan adanya revisi peraturan perundang-undangan di tengah jalan.
“Karena ini kan ada perubahan regulasi di tengah jalan,” ujar Ledia. “Misalnya gini, ketika rekrutmen PPPK guru, banyak guru yang tidak masuk, maka ukurannya semua dasarnya dari Dapodik.”
“Nah, komunikasi dengan pemda ini kan agak susah ya karena ada 500 kabupaten/kota. Kemudian, SMA, SMK, SLB mereka harus bener-bener duduk bareng melihat datanya bener nggak sih,” tandas Ledia lagi.
Menurutnya, jika ada formasi sekian banyak, tetapi begitu sejumlah pelamar ini diterima dalam PPPK guru malah tidak ada tempat yang tersedia.
“Begini-gini kondisi di lapangan yang agak menyulitkan, kemudian realitanya mereka sudah tersertifikasi dan tidak 24 jam mengajar nggak keluar tunjangannya. Itu yang harus kita pikirkan,” tambah anggota Komisi X DPR tersebut.
Baca Juga: 10 Tenaga Honorer dan Pelamar yang Tidak Bisa Daftar atau Gagal Login Seleksi PPPK Guru 2023
Berkaca pada masih sulitnya komunikasi antara pusat dengan daerah, maka Ledia berharap analisa pemerintah terhadap data-data guru harus tepat dan komprehensif. Termasuk data mengenai total jumlah guru yang akan pensiun.
Menurutnya, banyak guru yang akhirnya tidak mendapat bagian jam kerja, karena penempatan guru melalui pengadaan PPPK guru tersebut bukannnya mengisi yang ada justru terlalu over.
