Network
Sri Mulyani menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses earmarking yang akan memberikan penegasan kepada Pemda bahwa dana tersebut tidak lagi digunakan untuk keperluan selain pembayaran gaji PPPK.
“Ini kita harus kerja sama dengan Mendagri melalui APBD di daerah masing-masing,” tutur Sri Mulyani, yang juga menjelaskan tentang adanya kerjasama dengan pihak lain.
Adapun pihak lain yang dimaksudkan Sri Mulyani adalah kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, yang bertujuan memastikan penyaluran gaji PPPK dapat diterima tepat waktu.
Menkeu mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan fakta di sejumlah kementerian atau lembaga, bahkan BLU PPPK mengalami keterlambatan.
Baca Juga: Intip Harta Kekayaan Nana Sudjana, PJ Gubernur Jawa Tengah yang Gantikan Ganjar Pranowo
“Ini kami melihat apakah prosesnya kadang-kadang di Dirjen Perbendaharaan mengenai prosedural yang mereka minta akuntabel dan detail versus mungkin dari K/L formasinya Menpan RB maupun dari kami,”ujar Menkeu.
Sri Mulyani juga mengatakan tentang proses yang lebih rumit di tingkat pemerintah daerah karena harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perlu diketahui, selain masalah penggajian, dalam raker tersebut juga disampaikan tentang belum tercapainya target 1 juta PPPK oleh pemerintah. Jumlah PPPK yang baru didapatkan sebanyak 544 ribu orang.***
