Network
BERITASOLORAYA.com – Polemik Pulau Rempang masih bergulir hingga saat ini, dimana masih terjadi permasalahan hak penggunaan lahan antara pemerintah dengan masyarakat pulau tersebut.
Permasalahan yang semakin menghangat di Pulau Rempang, telah membuat banyak pihak menaruh perhatian dan memberikan bantuan sesuai kapasitasnya, seperti yang dilakukan Guspardi Gaus.
Diketahui, anggota Komisi II DPR RI tersebut turut angkat bicara terkait permasalahan di Pulau Rempang dengan mengatakan tentang adanya sejumlah isu yang beredar di masyarakat.
Baca Juga: WALAH! Erik Ten Hag Terancam Dipecat dari Manchester United Karena 3 Masalah Ini, Kok Bisa?
Menurut informasi yang didapatkannya, Guspardi mengatakan bahwa tanah yang dihuni sejumlah masyarakat tersebut, bukan bahagian dari proyek strategis nasional.
Oleh sebab itu, Guspardi mengharapkan adanya klarifikasi dari pemerintah dan Wali Kota Batam terhadap tanah yang diklaim sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Guspardi menganggap penting dilakukannya klarifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan dan akhirnya dapat menjadi kemelut yang memicu kepada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Oleh karena itu perlu ada kejelasan, mana lahan strategis nasional yang ditetapkan oleh pak Wali,” kata Politisi Fraksi PAN tersebut, di Jakarta, pada Senin, 18 September 2023.
“Dan mana pula tanah-tanah yang memang masyarakat itu disuruh keluar karena memang berada di dalam proyek strategis itu,”lanjutnya.
Baca Juga: Dibuka Bulan September, Ini Rincian Formasi Lowongan CPNS 2023, Cek Segera...
Hal lain yang diungkapkan Guspardi adalah tentang adanya laporan yang masuk kepada dirinya melalui WA tentang sejumlah pendekatan anarkis yang dilakukan terhadap masyarakat oleh aparat.
Menurut penuturan Guspardi, informasi pendekatan anarkis tersebut telah beredar kepada seluruh anggota dewan dan juga tersebar luas di masyarakat.
Hal itu membuat legislator tersebut mengimbau Pemda Riau untuk bersikap arif dan bijaksana, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Di mana pendekatan-pendekatan anarkis, melakukan pemaksaan itu yang beredar. Oleh karena itu tentu perlu disikapi oleh pemerintah daerah,” ujar Guspardi, seperti dikutip BeritaSoloRaya.com dari DPR RI.
Mengahiri penjelasannya, Guspardi mengharapkan agar proyek strategis nasional di Pulau Rempang bisa dijalankan dengan baik tanpa kegaduhan.
Ia juga mengharapkan dengan adanya proyek tersebut, masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, serta merasakan keadilan, sesuai tujuan Negara Republik Indonesia.
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka Lowongan Formasi CASN 2023? Tersedia untuk CPNS atau PPPK?
Diketahui, telah terjadi kegaduhan di Pulau Rempang dengan adanya pembangunan proyek Rempang Eco City, yang telah membuat masyarakat yang berada di pulau tersebut menjadi tergusur.
Rempang Eco City adalah proyek pengembangan wilayah yang dilakukan Pemda dengan kerjasama bersama pihak swasta, yang meliputi sektor industri, perdagangan dan pariwisata di Batam. ***
