Network
BERITASOLORAYA.com – Demi dapatkan investasi dengan angka besar, benarkah warga Pulau Rempang kini menjadi korbannya?
Hingga saat ini, konflik lahan di Pulau Rempang masih menjadi perbincangan hangat karena belum menemukan titik terangnya.
Beberapa waktu lalu, diketahui bahwa aksi ricuh antara warga Pulau Rempang dan aparat terjadi besar-besaran.
Alasan di balik aksi ricuh tersebut, karena warga Pulau Rempang yang bersikeras menolak relokasi tempat tinggal mereka di Pulau Rempang.
Pulau Rempang yang terletak di Kepulauan Riau, menjalankan aksi penolakan terkait proyek strategis nasional.
Saat petugas BP Batam mencoba memasuki Pulau Rempang untuk melakukan pengukuran lahan dan pemasangan patok, pertikaian tak terhindarkan.
Warga Pulau Rempang berusaha menghadang mereka dengan memblokir jalan, bahkan membakar ban dan pohon sebagai bentuk penolakan.
Konflik ini bermula dari rencana penggarapan lahan seluas 7.572 hektar di Pulau Rempang untuk proyek strategis nasional, termasuk pembangunan pabrik kaca oleh perusahaan China Sinoma Group.
Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah. Namun, relokasi warga yang telah lama tinggal di 16 kampung adat Melayu menjadi masalah serius.
Warga Pulau Rempang yang merupakan masyarakat adat telah menetap di sana turun-temurun sejak tahun 1834.
Namun, keberadaan mereka menjadi kendala bagi pemerintah dalam menjalankan proyek strategis tersebut.
Awalnya, relokasi dianggap sebagai solusi, namun kini ditolak oleh warga yang telah menjadikan pulau ini sebagai rumah mereka selama bertahun-tahun.
Keberadaan pemerintah di Pulau Rempang, dengan harapan relokasi akan membantu melancarkan rencana investasi.
Namun, warga Pulau Rempang yang sebagian besar adalah masyarakat adat Melayu tetap menolak. Mereka mencari keadilan atas hak mereka untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka.
Meskipun relokasi bisa memberikan kompensasi, namun warga Pulau Rempang hanya mengharapkan keadilan.
Bagi warga Pulau Rempang, mempertahankan rumah tempat mereka tinggal adalah prioritas, dan warga berharap ada solusi yang adil bagi mereka.
Konflik di Pulau Rempang adalah pengingat bahwa di balik mimpi investasi besar, ada perjuangan dan penderitaan yang harus dihadapi oleh warga setempat.
Konflik agraria seperti ini mencerminkan ketidakseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perlindungan budaya serta hak asasi manusia.
Kehadiran pemerintah dan investor harus diiringi oleh pendekatan yang bijaksana dan adil untuk menemukan solusi yang menghormati hak-hak warga setempat dan menjaga akar budaya yang berharga.
Demikian informasi seputar konflik lahan di Pulau Rempang, demi investasi warga kini menjadi korbannya.***
