Network
BERITASOLORAYA.com- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memastikan nasib tenaga honorer dengan mendorong agar UU ASN baru segera dijadikan sebagai payung hukum.
Hal itu dimaksudkan karena banyaknya tenaga honorer yang saat ini sudah mengabdi lama di pemerintah, dengan UU ASN terbaru diharapkan dapat memastikan nasib mereka mendatang.
“Apalagi yang datanya bagus itu adalah para pejuang mereka sudah ada yang puluhan tahun, diharapkan mereka dengan UU ASN yang baru kenapa kami agak ‘ngotot’ harus cepat selesai karena ini jadi payung hukum agar harkat martabat hak honorer bisa selesai di 2024 Desember ini,” jelas Mardani.
Sehubungan dengan hal tersebut, Mardani meminta kebutuhan formasi sesuai antara formasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan jumlah kebutuhan formasi di daerah.
Mardani juga menyebutkan contoh sebagaimana tenaga honorer di Bali yang jumlahnya hampir 7 ribu hak honorer kategori II (THK II), namun formasi untuk tahun 2024 hanya ada 2 ribu.
Sementara itu, untuk formasi non ASN yang non kategori II jumlah yang disediakan lebih banyak. Melihat hal tersebut, diprediksi target bulan Desember 2024 dengan jumlah formasi normal seperti sekarang, maka tidak akan tercapai.
“Sehingga target Desember 2024 kalau formasinya normal seperti sekarang-sekarang ini bisa tidak tercapai,” ungkap Mardani.
Atas hal itu, untuk kedepannya, Mardani meminta kepada KemenPANRB dan BPKP untuk bersama-sama melakukan audit fan memvalidasi data tenaga honorer.
Data tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dalam RDP Komisi II DPR RI dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Mardani berharap tidak adanya tenaga honorer siluman yang mengganggu hak tenaga honorer dan nasib mereka untuk masa mendatang.
“Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak dari honorer pahlawan, honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit itu harus dibuang,” imbuhnya.***
