BERITASOLORAYA.com - Resmi bagi guru-guru honorer yang tidak kunjung mendapat penempatan dalam pengadaan PPPK guru akan segera diberi hadiah khusus dari Kemendikbud tahun 2024. Jadi, para guru honorer tidak perlu khawatir. Di samping itu, kebijakan mengenai pengangkatan guru honorer melalui jalur pengadaan PPPK guru menjadi perhatian bagi pemerintah sejak tahun 2022.
Hal ini terbukti dengan kebutuhan yang diajukan oleh Kemendikbud adalah sebanyak 781 ribu lebih, dalam formasi PPPK guru tahun 2022 dan 601 ribu formasi pada pengadaan PPPK guru 2023.
Namun, pengadaan PPPK guru hingga tahun 2023 kali ini membawa keresahan berkepanjangan, karena pemerintah daerah yang tidak kunjung mengusulkan kebutuhan sesuai permintaan dari pusat.
Padahal rencananya, pada tanggal tanggal 23 November mendatang status kepegawaian honorer sudah akan dihapuskan, dan status kepegawaian yang tersisa hanya PPPK dan PNS saja.
Hal ini juga menjadi perhatian bagi sejumlah pihak termasuk DPR, yang mengharuskan sejumlah tenaga honorer termasuk guru agar segera diangkat menjadi ASN.
Melihat pemerintah daerah yang tak kunjung mengusulkan kebutuhan sesuai dengan yang ditetapkan, bahkan tak sampai mencapai 50% kebutuhan dari Kemendikbud, Nadiem turun tangan.
Nadiem Makarim, selaku Mendikbudristek mengatakan bahwa ia akan mengatasi masalah ini, dengan menyosialisasikan ketentuan pembayaran DAU untuk penggajian PPPK yang akan dilakukan setelah guru-guru honorer tersebut diangkat menjadi ASN PPPK.
Baca Juga: RESMI, Pencairan Gaji Ke-13 Tinggal 2 HARI LAGI? Simak Kata Kemenkeu pada Tanggal 23 Mei Berikut
Akan tetapi seperti tak berbuah manis, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi X, Sekjend Kemendikbud, Ir. Suharti mengungkap bahwa sosialisasi tersebut tetap tak mampu membuat pemda tergerak menambah kebutuhannya.
“Sudah 5 kali disosialisasikan,” kata Sekjend Kemendikbud, “Jadi, pemda juga sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut.”
Ir. Suharti menambahkan, “Alokasi-alokasi anggaran menurut provinsi dan kabupaten/kota juga sudah disiapkan datanya, kami juga akan sampaikan pada Kementerian Keuangan.”
Melihat rencananya yang kurang berjalan mulus, Nadiem mengemukakan kebijakan baru yang sudah disusun bersama seluruh jajaran Kemendikbud.
Kebijakan baru tersebut adalah sistem marketplace, yang mana sebuah platform agar para guru-guru termasuk guru honorer yang belum terangkat, dapat direkrut langsung oleh sekolah dan tidak perlu menunggu pengadaan PPPK guru.
Hal ini disebabkan, kematian maupun pengunduran oleh para guru yang bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga menyebabkan kekosongan tempat dan berujung pada pengangkatan guru honorer menjadi tak terkendali.
Melalui sistem marketplace Nadiem memperkenalkan suatu kebijakan, yang mana guru bisa langsung direkrut dan otomatis menjadi ASN jika ada formasi kosong di sekolah.
Guru-guru ASN yang dibayar, hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar melalui marketplace ini. Maka, gaji yang dibayarkan padanya tidak lagi dengan jumlah yang seadanya.***