Network
BERITASOLORAYA.com – Kesejahteraan guru honorer merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya Kemdikbud.
Sejalan dengan hal tersebut, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyejahterakan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK.
Adapun target guru honorer yang akan diangkat menjadi pegawai PPPK adalah sebanyak 600 ribu guru di tahun 2023 mendatang.
Harapan Nadiem, semua guru honorer segera bisa menjadi pegawai ASN dengan status PPPK di tahun 2023.
Baca Juga: Seru, 5 Tempat Wisata di Klaten yang Paling Hits dan Populer. Harga Merakyat tapi Bikin Fresh
“Tahun lalu sudah ada sekitar 300 ribu guru honorer menjadi PPPK dan tahun ini Alhamdulillahnya semakin banyak Pemda yang bersemangat mendukung, sehingga kita dapatkan formasi sekitar 319 ribu,” ujar Mendikbudristek tersebut, dikutip BeritaSoloRaya.com dari Antara News.
Nadiem berharap, tahun depan atau tahun 2023 sebanyak 600 ribu guru honorer sudah menjadi PPPK lewat rekrutmen besar-besaran sepanjang sejarah ini.
Rekrutmen guru PPPK akan terus dilakukan hingga memenuhi kebutuhan guru di Indonesia.
Baca Juga: Ternyata Hanya 5 Kategori Tenaga Honorer Ini yang Didata oleh BKN, THK-II Jumlahnya Lebih Sedikit
Dengan harapan tersebut, Nadiem juga menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pihak yang menyampaikan usulan formasi.
“Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (Pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya,” ujarnya.
Demi terwujudnya harapan 600 ribu guru honorer menjadi PPPK di tahun 2023, Kemdikbud terus mendorong perubahan dalam aturan seleksi untuk guru ASN PPPK.
Nadiem berujar hal tersebut merupakan langkah untuk mengakomodasi masukan dari para guru honorer, sehingga seleksi PPPK yang berkeadilan bisa didapatkan.
“Sekarang, kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini,” jelas Mendikbudristek.
Sebelumnya, terdapat masalah adanya kekurangan guru yang terjadi di Kota Pontianak, yang disebutkan karena ada guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Untuk menghadapi masalah tersebut, Pemda Kota Pontianak telah mengambil langkah strategis sebagai bentuk penyelesaiannya.
“Tahun ini ada 456 PPPK yang kita rekrut, selain itu ada tenaga kerja yang kita rekrut dengan pemberian gaji dari BOSDA senilai UMR yaitu sebesar Rp2.750.000 per bulan,” tutur Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak.
Dalam kesempatan yang sama, Nunuk Suryani selaku Pelaksana tugas atau Plt. Dirjen GTK Kemdikbud mengatakan bahwa formasi pengadaan ASN PPPK untuk Tenaga Kependidikan telah diusulkan untuk penerimaan tahun 2023.
Baca Juga: Lirik Lagu Palestine Will Be Free dan Terjemahannya oleh Maher Zain
“Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan,” tutur Nunuk.
“Setelah kami berkoordinasi dengan Kemenpanrb, tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional seperti pustakawan, laporan, kepala laboratorium,” tambahnya.***
